Selama Pencoblosan dan Penghitungan Suara, TNI - Polri Lakukan Patroli Skala Besar

TASIKMALAYA, (KAPOL).- Jajaran Polres Tasikmalaya Kota beserta jajaran TNI melakukan patroli skala besar ke seluruh penjuru selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian Utara, Kamis (24/10/2019).

Dalam patroli gabungan personel TNI dan Polri, bersenjata lengkap ini, dilakukan ke desa-desa yang sedang melaksanakan Pilkades Serentak.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP. Anom Karibianto mengatakan bertepatan dengan hari pencoblosan dan penghitungan suara Pilkades Serentak, pihaknya dari Polres Tasikmalaya Kota dan TNI melakukan monitoring ke seluruh desa yang melaksanakan Pilkades.

Berbicara potensi terjadinya gejolak, desa yang melaksanakan Pilkades semuanya berpotensi kerawanan.

Namun pihaknya telah mengantisipasi dengan melakukan penjagaan kekuatan maksimal. Selain dilakukan penjagaan, pihaknya juga melakukan monitoring dan patroli.

Adapun pola pengamanan, pihaknya telah menyebar personel gabungan sebanyak 1.209 yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dam Linmas. Personel tersebyt disebar ke 73 desa yang berada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

“Selain itu, kita juga menerjunkan BKO dari Brimob Polda Jabar sebanyak 1 SSK. Mereka berkonsentrasi di desa yang palimg rawan,” tuturnya.

Dikatakan Anom, terkait dengan patroli skala besar ini digelar untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan gangguan lainnya, selama pencoblosan dan penghitungan suara.

“Kami gelar monitoring dan patroli skala besar TNI – POLRI gabungan Brimob Polda Jabar,” ucap Anom.

Kegiatan patroli bersama ini juga, dalam rangka meningkatkan sinergitas dan soliditas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pencoblosan dan penghitungan suara.

Pengerahan pasukan ini berdasarkan berbagai analisis dan pemetaan.

Pihaknya telah melakukan pemetaan di lapangan menjadi beberapa kategori diantaranya aman, rawan, rawan 1, rawan 2, dan sangat rawan

Sementara itu, di daerah yang masuk kategori rawan pada umumnya ditandai dengan imbangnya proporsi dukungan petugas pengamanan, memiliki sejarah konflik, serta kerap bermunculan isu sensitif, ungkapnya. (KAPOL)***