KAPOL.ID – Suasana Rapat Paripurna perdana DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, mendadak riuh dengan interupsi, Senin (5/1/2026).
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sidkon Djampi, melayangkan interupsi di tengah agenda Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih peduli terhadap eksistensi media dengan menyiapkan alokasi anggaran khusus di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sidkon mengungkapkan, aspirasi ini murni datang dari para pelaku media dan lembaga penyiaran di Jawa Barat yang tergabung dalam berbagai asosiasi.
Menurutnya, peran media sangat strategis dalam mengawal serta menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.
“Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman-teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui, mereka melalui asosiasi meminta agar mendapatkan perhatian,” tegas Sidkon di hadapan pimpinan sidang dan peserta rapat.
Ia mengusulkan agar skema belanja media tidak hanya menumpuk di satu pintu, melainkan tersebar di seluruh OPD maupun lembaga pemerintahan di lingkungan Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 ini.
“Saya menegaskan agar ada belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur maupun Sekda. Sehingga, ada alokasi belanja media yang jelas di setiap instansi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara yang memimpin jalannya sidang, merespons positif usulan tersebut. Mengingat dalam rapat tersebut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekda Herman Suryatman, Iswara memastikan aspirasi itu sudah sampai ke telinga eksekutif.
“Aspirasi ini sudah langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda. Insya Allah akan kami ingatkan dan dorong untuk ditindaklanjuti,” ujar Iswara
Pantauan di lokasi, rapat yang juga beragenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 tersebut kemudian dilanjutkan kembali dengan khidmat setelah dinamika interupsi usai.
