KAPOL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kini menyoroti tajam pola komunikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, terutama dalam urusan “bongkar pasang” anggaran daerah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, secara blak-blakan menyentil belum tercantumnya beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta sebagai pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026.
Yomanius menilai, meski ada regulasi yang membolehkan pergeseran anggaran, etika pemerintahan dan semangat kemitraan tidak boleh dilupakan.
“Saya melihat komunikasi kurang. Padahal kalau komunikasi sejak awal, kita akan ikut sama-sama bahas dan ambil keputusan bersama. Jangan sampai kemudian DPRD merasa kok Perda nya tetap, tapi jeroannya sudah enggak karuan,” tegas Yomanius di Kota Bandung, Senin (2/2/2026).
Politisi senior ini menyayangkan sikap sepihak dalam penyesuaian anggaran. Menurutnya, DPRD dan Gubernur adalah satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Gusar-geser, gusar-geser, enggak jelas. Ini bukan melulu soal adanya regulasi yang membenarkan, tapi soal semangat kemitraan. Kan pemerintahan provinsi itu DPRD dan Gubernur, bukan hanya Gubernur saja,” ucapnya
Yomanius mengaku paham dengan kondisi fiskal Jabar yang sedang tertekan, mulai dari target PAD yang meleset hingga penyesuaian dana transfer pusat. Namun, rasionalitas kondisi keuangan itu seharusnya dibahas terbuka, bukan diputuskan sendiri.
Kekhawatiran terbesar DPRD adalah tanggung jawab moral kepada konstituen. Program pendidikan seperti Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), hingga beasiswa siswa miskin yang sudah dijanjikan ke warga, kini terancam jadi isapan jempol.
“Yang kita sampaikan ke warga itu berdasarkan keputusan bersama. Ternyata apa yang kita sampaikan ‘prank’. Nge-prank-nya ke konstituen. Kita dianggap bohong, kita enggak mau dong, kita harus jaga integritas,” ungkapnya
Menanggapi carut-marut ini, Komisi V telah memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk meminta klarifikasi tuntas.
“Karena itulah kita rapat komisi, untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Ini tuh kumaha bisa kejadian?” cetusnya.
DPRD berharap, kedepannya proses perencanaan anggaran tidak lagi bersifat tertutup.
“Komunikasi yang kolaboratif menjadi kunci agar layanan pendidikan bagi warga Jawa Barat tidak menjadi korban kebijakan yang berubah-ubah di tengah jalan.” pungkasnya.
