PARLEMENTARIA

Solusi Alternatif PHK, Anak Muda Didorong Mandiri dengan Mengolah Lahan di Desa

×

Solusi Alternatif PHK, Anak Muda Didorong Mandiri dengan Mengolah Lahan di Desa

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat akan terus bertambah seiring dengan mewabahnya virus Corona atau Covid-19 di Jawa Barat. Banyak perusahaan yang terkena dampak dan terpaksa merumahkan bahkan mem-PHK para pekerjanya.

Pemerintah daerah harus membuat skenario penyelamatan masyarakat yang terkena PHK dengan membuat program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha baru di daerah.

Anggota DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid mengatakan dengan membuat program pemberdayaan masyarakat di daerah setidaknya bisa mendorong masyarakat untuk berwirausaha memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing.

“Ini penting dilakukan pemerintah daerah dalam membangun etos masyarakat untuk berwirausaha. Langkahnya dengan program pemberdayaan. Jadi masyarakat diarahkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah,” katanya.

Untuk Kabupaten Tasikmalaya misalnya kata Ali yang merupakan daerah pemilihannya, bisa diarahkan ke sektor agribisnis atau fokus ke sektor pangan. Pasalnya Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah agraris.

Jadi para pemuda desanya bisa di dorong untuk mengolah lahan dan membangun kemandirian di bidang pangan. Program pemberdayaan dan padat karyanya diarahkan ke sektor pertanian.

“Jadi program pemberdayaan ini disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jika ini dilakukan setidaknya akan memunculkan pelaku wirausaha baru dan akan mampu menyerap tenaga kerja baru,” katanya.

Sementara itu di Jawa Barat sendiri sesuai dengan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat saat ini 47.221 perusahaan. Yang masuk kategori mikro ada 30.000 perusahaan, yang kecil ada sekitar 6.000 perusahaan dan sedang ada 5.000 perusahaan. Sedangkan skala besar industri ada sekitar 3.000 perusahaan.

Dari pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap 520 perusahaan saja ada 86 persen terdampak. Data yang masuk pada tanggal 1 April dari 21 kabupaten dan kota diperoleh data sementara sekitar 43.000 pekerja atau buruh yang terdampak. Ada yang dirumahkan dan ada yang di-PHK.

Kaum muda di daerah kata dia harus didorong dan diberdayakan untuk berwirausaha. Ini penting untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat di Jawa Barat.