KAPOL.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali tancap gas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kali ini, Pemkab Sumedang menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) untuk menyulap Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para Kepala Desa dan Lurah, menjadi ujung tombak penyelesaian masalah hukum dan penggerak Smart City.
Dalam pertemuan strategis di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, bersama Rektor Unla, A. Kamil Razak, mematangkan rencana besar yang memadukan pendidikan formal dan pelatihan praktis.
Salah satu terobosan utama dari kerja sama ini adalah Pelatihan Mediator Hukum. Program ini menyasar Kepala Desa dan Lurah agar mereka tak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga penengah yang andal di tengah masyarakat.
“Kepala Desa dan Lurah adalah orang pertama yang berhadapan dengan konflik hukum warga. Dengan sertifikat mediator resmi, mereka bisa menjalankan fungsi mediasi secara optimal melalui pendekatan restorative justice,” ujar Sekda Tuti.
Tak hanya soal hukum, kolaborasi ini juga membidik penguatan digitalisasi. Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital milik Unla dinilai sangat pas dengan ambisi Sumedang sebagai Smart City terbaik di Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan. Sinergi dengan akademisi terbukti menjadi kunci sukses Sumedang meraih predikat terbaik se-Jawa Barat dan menduduki peringkat kelima nasional dalam Indeks Daya Saing Daerah.
Dengan kolaborasi ini, Sumedang membuktikan bahwa kunci pemerintahan yang responsif adalah perpaduan antara kompetensi hukum yang humanis dan teknologi digital yang canggih.
Rektor Unla ini pun menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Sumedang. “Kami ingin memastikan pelayanan publik di Sumedang menjadi excellent. Melalui pelatihan mediator dan dukungan program studi digital, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin profesional,” pungkasnya.(Teguh)***
