KAPOL.ID — Dalam upaya menurunkan angka anak dengan status Zero Dose, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional, yang secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, H. Dikdik Sadikin. Acara tersebut digelar di Hotel Hanjuang Hegar, Cimalaka, Senin (14/7/2025).
Dalam sambutannya yang sekaligus mewakili Bupati Sumedang, H. Dikdik Sadikin menegaskan pentingnya imunisasi sebagai langkah preventif dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah.
“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mencegah penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian pada anak,” ujarnya.
Namun, berdasarkan data Dinas Kesehatan, hingga tahun 2024 masih terdapat lebih dari 3.000 anak di Kabupaten Sumedang yang belum mendapatkan imunisasi dasar alias Zero Dose.
“Padahal cakupan imunisasi dasar lengkap kita telah mencapai lebih dari 90 persen, namun angka tersebut masih di bawah target nasional yakni 100 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, hingga akhir Juni 2025, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai sekitar 42 persen, padahal seharusnya sudah mencapai 50 persen sesuai target semester pertama. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 1.900 anak yang belum menerima imunisasi dasar.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih perlu ditingkatkan secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan melalui dukungan Program Health and Nutrition (PHLN) Gavi meluncurkan program kemitraan dengan organisasi masyarakat dan keagamaan, termasuk organisasi Aisyiyah.
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu dari 32 kabupaten/kota di 10 provinsi di Indonesia yang mendapat dukungan kemitraan ini.
“Kita bersyukur Sumedang terpilih sebagai salah satu daerah yang mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan Aisyiyah sebagai mitra strategis. Kegiatan utama dalam kemitraan ini antara lain advokasi dan sosialisasi, penggerakan masyarakat melalui tokoh agama dan kader lokal, serta pelacakan sasaran dan pelaksanaan imunisasi kejar secara aktif dan berkelanjutan,” kata H. Dikdik.
Meski begitu, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan.
Beberapa di antaranya adalah perbedaan data antara pusat dan daerah, ketersediaan vaksin yang belum memadai, informasi imunisasi yang belum merata, serta penolakan masyarakat karena isu keagamaan, hoaks, maupun kekhawatiran terhadap efek samping (KIPI).
Akses terhadap layanan imunisasi juga masih terbatas, khususnya di wilayah terpencil.
Oleh karena itu, H. Dikdik mengajak seluruh pihak mulai dari tenaga kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini.
“Mari kita saling menguatkan dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi demi melindungi anak-anak kita,” ajaknya.
Selain imunisasi, ia juga mendorong peningkatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) melalui komunitas.
“Sampai 12 Juli kemarin, cakupan PKG kita baru mencapai 6,6 persen. Kami berharap kegiatan ini juga dapat mendorong peningkatan layanan PKG, misalnya dengan menjalin MoU bersama Aisyiyah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya. ***
