KAPOL.ID- Transparency Institute (TI) Tasikmalaya mempertanyakan keseriusan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, mengusut kasus dugaan gratifikasi pengangkatan sekda Kabupaten Tasikmalaya.
Koordinator TI Tasikamalaya, Jamaludin mengatakan pihak TI sebelumnya mendatangi kantor kejaksaan untuk membedah kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan isteri Bupati dan isteri Sekda Kabupaten Tasikmalaya.
Hanya saja pada saat itu pihak Kepala Kejaksaan tidak ada di tempat dan agenda bedah kasus tersebut ditunda. Namun hingga dua pekan ini belum juga ada tindakan dari pihak kejaksaan untuk mendalami kasus tersebut.
“Kami sangat berharap pihak kejaksaan serius dalam menangani kasus dugaan gratifikasi yang kami laporkan. Sebagai masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kami prihatin kasus tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan,” kata Jamaludin, Senin (3/2/2020).
Sebagai masyarakat kata Jamal pihaknya mempertanyakan keseriusan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus dugaan gratifikasi yang sebelumnya dilaporkan oleh pihak TI Tasikamlaya.
Apalagi pihak TI tegas Jamal yang jebolan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikamlaya (KMRT) itu sudah memberi data tambahan soal dugaan gratifikasi tersebut.
“Data yang kami laporkan menurut hemat saya sudah sangat cukup untuk mengungkap kasus tersebut. Dan kami terus menunggu keseriusan dari pihak kejaksaan,” tegas Jamal.
Sebelumnya pihak TI sudah membuat laporan kepada pihak kejaksaan negeri Kabupaten Tasikmalaya soal adanya dugaan gratifikasi pengangkatan sekda Kabupaten Tasikmalaya. Gratifikasi tersebut diberikan oleh isteri sekda Kabupaten Tasikmalaya kepada isteri bupati Tasikmalaya berupa ongkos ibadah umroh.
