KANAL

Turun Gunung ke Musrenbang, Legislator Kota Bandung Siap Kawal 145 Usulan Warga Bojongloa Kaler

×

Turun Gunung ke Musrenbang, Legislator Kota Bandung Siap Kawal 145 Usulan Warga Bojongloa Kaler

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Anggota DPRD Kota Bandung turun gunung mengawal aspirasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2026, Senin (9/2/2026).

​Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah legislator yakni Christian Julianto Budiman, H. Soni Daniswara, S.E., Agus Hermawan, S.A.P., dan Andri Gunawan, S.Ak., S.M.
​Dalam forum tersebut, H. Soni Daniswara memberikan catatan serius terkait data Laci RW (Layanan Catatan dan Informasi Rukun Warga).

Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bojongloa Kaler menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan di Kota Bandung.

​”Dari data ini, harus menjadi perhatian kita semua. Perlu ada upaya dan ikhtiar yang nyata supaya wilayah ini bisa segera keluar dari zona tersebut,” tegas Soni.

​Senada dengan hal itu, Agus Hermawan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu solusinya adalah dengan menghidupkan sektor ekonomi bawah melalui pelatihan UMKM kreatif.

​”Pelatihan yang menunjang keterampilan harus kita akomodir agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Agus.

​Sementara itu, Christian Julianto Budiman melihat adanya potensi besar di Bojongloa Kaler yang bisa dikembangkan, yakni keberadaan Kampung Toleransi. Menurutnya, keunikan ini bisa menjadi magnet wisata religi dan budaya.

​”Pariwisata kota bukan sekadar senang-senang. Kampung toleransi di sini punya keunikan yang sangat diminati pengunjung,” tuturnya.

​Di sisi lain, Andri Gunawan mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang menurutnya sangat sejalan dengan filosofi orang Sunda dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan pegawai kewilayahan guna menunjang pelayanan publik.

​DPRD Kota Bandung berkomitmen akan mengawal sedikitnya 145 usulan yang masuk dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak dewan juga mengimbau agar pemerintah lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih pelaksana pekerjaan di wilayah agar hasilnya optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Jm)