KAPOL.ID – Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) merupakan wadah memperkuat komitmen antar lembaga dan pemangku kepentingan.
Intinya, untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan, merumuskan strategi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
Wabup Sumedang, Erwan Setiawan mengatakan, Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
“Saya berharap, perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Rabu, (12/7/2023).
Disampaikan, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan kabupaten/ota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan,
penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum sesuai dengan harapan.
“Pemimpin di tiap daerah memegang kewenangan dan kebijakan, memiliki diskresi penuh dalam mengelola daerah dan bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya masing masing,” katanya.
Uu mengajak para wakil bupati san wakil walikota membuat langkah bersama menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Harapan kami ada kolaborasi antara Pemrov, Pemkab dan Pemkot,” ucapnya.
“Kita perbaharui kembali melalui Rakor ini, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dikatakan Uu, langkah yang perlu dilakukan wakil bupati dan wakil walikota untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan diantaranya ialah dengan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
“Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya,” ujarnya.
Dikatakan, para wakil kepala daerah selaku Ketua TKPK memberikan peluanmendapat rang miskin agar mendapat penghasilan dengan mudah karena yang tahu wilayah dan karakter masyarakat tentu para wakil itu sendiri.
“Jangan sampai kita tidak melakukan _action_ untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat”ujarnya.
Kaitan hal itu, dalam mengurangi angka kemiskian, para wakil diminta komunikasi dengan bupati atau walikota masing-masing meminta anggaran sebesar besarnya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.
“Sebelum Anggaran 2024 silakan para wakil berkoordinasi dengan tiap OPD dan dinas terkait. Minta program dari mereka, realistis atau tidak. Kita ramu dan jadikan program yang baik dan benar. Baru komunikasikan dengan bupati atau walikota,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama TKPK provinsi, kabupaten/ kota dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. ***
