BIROKRASI

Wakil Ketua DPRD Majalengka: Ketua KNPI Didesak Mundur Jika Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

×

Wakil Ketua DPRD Majalengka: Ketua KNPI Didesak Mundur Jika Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Foto Istimewa

KAPOL.ID – Suhu politik di Majalengka kian memanas seiring dengan beredarnya video dukungan terhadap salah satu bakal calon Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang disuarakan oleh sejumlah organisasi kepemudaan.

Video tersebut menunjukkan pernyataan sikap Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna, Ketua KONI Majalengka, Ketua Pemuda Pancasila, dan Ketua. FKPPI, secara terbuka menyatakan dukungannya dengan ke Eman Suherman.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Majalengka, H. Asep Eka Mulyana, yang akrab disapa Jipep, menyampaikan kritik tajam. Ia menyoroti keterlibatan Ketua DPD KNPI Majalengka Anto Febrianto dinilai telah membawa nama organisasi ke dalam politik praktis, sebuah tindakan yang dianggap melanggar konstitusi organisasi, dan tidak elok pernyataan dukungan diungkapkan ke publik.

“Ketua KNPI Majalengka kalau terlibat dukung-mendukung di Pilkada lebih baik mundur dari jabatannya,” tegas Jipep saat ditemui di Gedung DPRD Majalengka, Senn (19/8/2024).

Menurutnya, Ketua DPD KNPI Majalengka dan jajarannya seharusnya menjaga netralitas, terutama menjelang tahun politik. Meskipun pengurus memiliki hak politik secara personal, tapi KNPI sebagai organisasi harus tetap netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik mana pun.

“Pemuda itu harus menjadi pendingin, mewakili pemerintah di tahun politik nanti. Jadi, kalau ada yang mau mencalonkan diri dari partai apa pun, silakan. Tapi secara organisasi, KNPI harus berdiri netral,” papar politisi Partai Golkar ini.

Jipep juga mengingatkan bahwa KNPI bukan sekadar satu organisasi, atau dibentuk untuk kepentingan pribadi. Tapi organisasi yang menaungi berbagai organisasi kepemudaan, termasuk yang berafiliasi dengan partai politik dan ormas lainnya, sehingga KNPI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan.

“Kalau secara pribadi memang punya politik masing-masing, itu tidak apa-apa. Namun, secara organisasi, KNPI harus tetap netral,” tandasnya.

Ia juga menggarisbawahi jika pernyataan Ketua KNPI termasuk Ketua Karang Taruna jika dibiarkan tanpa sanksi, hal ini berpotensi memicu perpecahan di tubuh kedua organisasi tersebut. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kebersamaan harus terus dijaga agar KNPI dan Karang Taruna terhindar dari konflik internal.

Selain itu, Jipep mengingatkan bahwa pimpinan organisasi yang menerima bantuan dari APBD sebaiknya bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Komunikasi yang baik dan saling mendukung antar pimpinan organisasi sangat penting agar keberadaan ormas kepemudaan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tutup Jipep.

Ketua KNPI Majalengka Anto Febrianto belum bisa berkomentar terkait pernyataan dukungan terhadap Eman Suherman melalui video yang viral di medsos tersebut.***