KAPOL.ID – Acep Komarudin, Ketua PC GP Ansor Sumedang mengatakan, dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.
Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya (Mankiw, 2003).
Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu Negara dalam membantu bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat.
Diantaranya, melalui
penyediaan transportasi dan juga fasilitaspendukung lainnya.
Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan dalam Todaro (2006), bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Bahkan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur.
Salah satunya infrastruktur sumber daya air (SDA) di seluruh wilayah Indonesia.
Pembangunan infrastruktur SDA ini mencakup waduk, bendung dan bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif.
Tetapi sering kali terdapat dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak
langsung.
Salah satu infrastruktur SDA yang baru-baru ini dibangun dan resmi melakukan proses penggenangan
(impounding), adalah Pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarumpun mulai melakukan simbolisasi pengisian air (impounding), Kamis 1 Desember 2022 lalu.
Bendungan Sadawarna ini merupakan salah satuproyek nasional yang meliputi tiga kabupatenyaitu Subang, Sumedang, dan Indramayu.
Dan, telah tertuang dalam Perda Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
Akan tetapi proses penggenangan (impounding) menuai permasalahan, terutama didaerah Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang.
Dilansir dari berbagai media dan juga keluhan serta pengaduan dari warga masyarakat Kecamatan Surian.
Proses impounding Bendungan Sadawarna pada 1 Desember yang lalu membuat warga Dusun Cimuncang, Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang terpaksa membuka akses jalan sendiri dengan seadanya.
Karena, jalan utama yang biasa dilalui terendam, akibat luapan Bendungan Sadawarna, sementara akses jalan yang menghubungkan Desa Surian-Nanjungwangi belum bisa dilalui oleh warga karena hanya bermodalkan tanah dan bebatuan.
Sehingga aktivitas masyarakat terganggu dan akses dari Kecamatan Surian
ke Kabupaten Subang terputus.
Terhadap permasalahan tersebut Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumedang bersikap, sebagai berikut :
1. PC GP Ansor Kabupaten Sumedang mengharapkan ada langkah yang cepat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi permasalahan masyarakat Kecamatan Surian.
2. PC GP Ansor Kabupaten Sumedang mendesak pihak- pihak yang bertanggung jawab atas akses jalan warga masyarakat Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tersebut.
3. PC GP Ansor Kabupaten Sumedang mengharapkan agar Pemda Kabupaten Sumedang harus lebih banyak berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Subang dan Pemprov Jabar mengenai permasalahan tersebut.
Dan, PC GP Ansor Kab. Sumedang berharap agar Pemda Kab. Sumedang dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain apabila terdapat project pembangunan infrastukrut yang melibatkan wilayah di Kabupaten Sumedang.
Sehingga, kejadian yang seperti itu, tidak terulang kembali. ***
