KAPOL.ID – Besarnya kucuran dana yang dialirkan pemerintah untuk program sekolah penggerak dipandang belum seimbang oleh Seketaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Yusup Sapari menilai, seharusnya guru penggerak bisa ditempatkan di sejumlah sekolah yang belum maju dan berada di sejummlah pelosok.
Dari sana kata Yusup, kita akan bisa menilai, apakah sejumlah sekolah yang sebelumnya tidak maju bisa terus maju dan berkembang, atau sebaliknya, lebih parah.
“Karenanya saya pun telah mengusulkan ke pak Kadis dan pak Sekda untuk rotasi mutasi kepala sekolah, agar guru sekolah penggerak itu tidak ditempatkan di sekolah yang maju, tapi coba guru penggerak itu ditempatkan di sekolah yang tidak maju. Hasilnya bisa dilihat, bisa maju atau tidak,” tegas Yusup, saat membuka acara Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Garut dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju, yang digelar di Kampus Uniga, Jl. Raya Samarang Garut, Rabu (15-6-2022).
Pada kegiatan yang laksanakan BBPMP (Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Barat, BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) Provinsi Jabar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah kita sangat luar biasa mengucurkan dana yang cukup besar untuk program ini.
Tujuannya intinya lanjut Yusup hanya satu, untuk mencetak kader-kader kita atau generasi penerus kita agar bisa menjadi kader pancasila.
Hal itupun katanya sesuai dengan ajaran Islam yang tertera dalam Al-Qur’an, dimana Rosul diturunkan untuk memperbaiki umat manusia, dan kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan anak-anak kita yang lemah, dalam artian lemah dalam segalanya.
Makanya lanjut Yusup, oleh pemerintah sekarang terus digalakan mengenai guru penggerak, sekolah penggerak, agar bisa memotifasi para siswa untuk lebih aktif, sehingga mutu pendidikan kita ke depan bisa berjalan dengan lebih baik pula.
Dihadapan sejumlah kepala sekolah penggerak dan guru penggerak, dewan pendidikan, perwakilan orang tua siswa juga tamu undangan lainnya, Yusup pun meminta kepada para guru penggerak dan Kepala Sekolah Penggerak untuk tidak cengeng jika diangkat menjadi kepala sekolah dan ditempatkan dimana saja, karena guru penggerak katanya harus siap ditempatkan dimana saja dan tidak boleh diganti atau dipindahkan selama program masih terus berjalan.
“Disinilah guru penggerak dan sekolah penggerak harus bisa memberikan contoh yang baik kepada sekolah-sekolah lain. Jangan sampai ada alibi diluar. Ah sakola penggerak teh gening sarua we jeung sakola-sakola lain nu teu jadi sakola penggerak,” tutur Yusup.
Karena alasan tersebut, Yusup meminta kepada sejumlah sekolah penggerak khususnya yang ada di Kabupaten Garut agar bisa membuktikan kemajuan dan kelebihannya setelah menjadi sekolah penggerak.
“Coba kita lihat di Bulan Juli ini, apakah yang mendaftar di sejumlah sekolah penggerak siswanya bertambah atau berkurang? Kalau memang bertambah itu berarti ada kemajuan, tapi kalau justru berkurang atau lebih sedikit itu patut dipertanyakan,” tegasnya.
Makanya tutur Yusup, sekolah penggerak harus berubah dan terus berubah, inovasi-inovasi disekolah pun harus terus ditingkatkan.
Ia pun mengaku, ada hal yang dirasakan cukup miris saat waktu Bulan Februari dan Maret berkeliling ke sejumlah sekolah di Kabupaten Garut dan ditemukan ada sejumlah sekolah negeri yang jumlah siswanya berkurang dan terus berkurang karena ditinggalkan masyarakat yang memilih bersekolah di sejumlah sekolah swasta.
Menurutnya, masalah tersebut harus menjadi bahan pemikiran yang serius bagi kita semua.
Seperti katanya yang terjadi di SMPN 1 Caringin, dimana waktu-waktu lalu jumlah muridnya mencapai ribuan orang, tapi sekarang hanya tinggal 150 orang.
Sekolah tersebut lanjut Yusup, telah ditinggalkan murid-muridnya karena para orang tuanya lebih memilih sekolah swasta. Mungkin katanya, para orang tua menilai bahwa sekolah swasta lebih baik pengelolaannya, lebih baik mutu pendidikannya dan lain sebagainya.
Kenyataan lainnya yang dirasakan lanjut Yusup, kini banyak juga SD-SD di Kabupaten Garut yang mau di merger akibat muridnya juga terus berkurang.
“Sehingga kemarin, waktu anggota DPRD Kota Bandung dari komisi 4 datang ke Kota Garut, mereka mempertanyakan, ini apa yang terjadi di Garut sampai sekolah negeri di Garut banyak yang kosong, justru mereka pindah ke sejumlah sekolah swasta. Apakah pengelolaan managemennya yang salah atau guru pendidikannya yang lemah atau apa,” ujar Yusup.***
