Rehab Bangunan Sekolah di Kabupaten Tasik, Pelik

KAPOL.ID — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghadapi persoalan pelik soal rehab bangunan sekolah. Dari waktu ke waktu ada saja kejadian ruang kelas yang ambruk.

Bila menurut per kejadian, terutama yang tersiarkan informasinya melalui media; ada lima kejadian bangunan sekolah yang ambruk. Penyebabnya beragam.

Ada bangunan sekolah yang terdampak bencana seperti gempa atau pergeseran tanah padah usia bangunannya masih muda. Ada juga yang karena sudah lapuk kemudian dipicu terpaan air hujan yang deras.

Pada awal tahun, pada Sabtu (19/2/2022), ruang kelas 1 dan kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cikurawet, Desa Pasirmukti, Kecamatan Cineam; ambruk. Bangunan sekolah ini memang sudah uzur.

Selang empat bulan kemudian, Jumat (22/6/2022), SDN Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir; bernasib sama. Enam ruangan kelas ambruk semua. Bongkahannya masih terbengkalai sampai sekarang.

Satu bulan kemudian, giliran bangunan kelas 3 dan satu ruang guru SDN 1 Puspahiang yang ambruk, Kamis (16/7/2022). Insan sekolah tersebut masih waswas, karena bangunan yang tersisa juga mengkhawatirkan, bisa menyusul ambruk.

Tidak sampai 30 hari kemudian, Kamis (11/8/2022), bangunan SDN Denuh, Kecamatan Culamega, dua ruangannya ambruk. Kondisinya tidak jauh berbeda dari SDN 1 Puspahiang.

Kejadian terbaru ada di SDN Kertarahayu, Kecamatan Jatiwatas. Tiga ruangan kelas dan satu ruang UKS ambruk pada Minggu (25/9/2022) malam. Sekolah ini hanya memiliki tiga kelas yang bangunannya masih memadai.

Tak Berdaya

Peristiwa tersebut menjadi pelik karena di satu sisi pihak sekolah selalu mendesak perbaikan, tetapi di sisi lain pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak berdaya. Ketersediaan anggaran memang menjadi kendala paling utama.

“Kalau kerusakan ringan, perbaikannya mungkin bisa oleh pihak sekolah menggunakan dana BOS. Tetapi untuk yang rusak berat dan sedang, tentu membutuhkan anggaran tidak sedikit,” terang Kasi Sarpras SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Suhendi Adi Zahri.

Suhendi lebih jauh membuka data, bahwa hampir 15 persen dari total 1.050 bangunan SD yang ada kondisinya rusak; baik rusak sedang maupun rusak berat. Beban sedemikian banyak itu tentu tak mampu tertangani oleh pemerintah yang hanya mengandalkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di samping itu, anggaran dari DAK juga nilainya tidak selalu sama. Untuk tahun 2022 saja hanya ada anggaran untuk perbaikan enam ruang kelas. Itupun tersebar ke empat sekolah.

“Tentu akan sangat lama menuntaskan persoalan kerusakan bangunan sekolah ini. Tapi kami akan semaksimal mungkin melakukan upaya perbaikan dengan cara mencari sumber anggaran lain. Sehingga bisa mengurangi jumlah kerusakan sekolah yang ada,” Suhendi menandaskan.

Selebihnya, Suhendi memohonan dukungan semua pihak demi kelancaran ikhtiarnya. Paling tidak masyarakat bisa ikut mendoakan akan terbukanya pintu solusi bagi semua. Terutama supaya pemerintahan bangkit pascapandemi Covid-19.