KAPOL.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan sesalkan maraknya masyarakat yang terindikasi menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah untuk Judi Online.
Hal tersebut di ungkapkannya disela sela kegiatan Gathering Pengurus DPW PKS Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (9/8/2025).
Menurut Iwan, Bansos yang diberikan pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat guna meringankan beban terlebih bagi yang kurang mampu. Namun alih alih digunakan untuk hal bermanfaat, dana tersebut justru di gunakan oleh masyarakat untuk Judi.
Parahnya, 49 ribu lebih penerima bansos tersebut, terindikasi Judi Online dan menempatkan Jabar sebagai peringkat tertinggi sebagai daerah yang menggunakan Dana Bansos untuk Judol.
”Ketika diberi bantuan ternyata dipergunakan judol kan berarti terjadi penyeleweng. Makannya harus ditindak lanjuti lagi kalau perlu hentikan saja bantuannya, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan ketimbang di beri bantuan untuk Judol,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Iwan, Pemerintah pun harus tegas dalam menindak permasalahan ini, agar niat baik yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat bisa berjalan sesuai peruntukannya.
”Kalau memang terbukti Judol, Tindak, berhentikan bantuannya, pemerintah juga harus berani, dan memang harus dilakukan tindakan seperti itu. Sayang, banyak disana yang membutuhkan dan tidak dapat justru yang dapat malah disalah gunakan,” katanya.
Hal senada di ungkapkan, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu.
Menurutnya, persoalan Penerima Bansos yang menggunakan dana bantuan dari pemerintah untuk Judi Online sangat memperihatinkan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi untuk segera menindak tegas agar permasalahan ini bisa segera rampung.
”ini artinya sekali lagi saya sering katakan ya memimpin Jawa Barat itu gak bisa seperti memimpin pertunjukan, tapi harus ada sebuah orkestrasi antara semua komponen, karena kalau seperti pertunjukan ya nanti ada artis gitu ya fokusnya ke dia aja. Tapi kalau ini orkestra, DPRD, birokrasi, di bawah kepemimpinan tentu saja Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dengan DPRD, ya harapannya ini bisa dituntaskan, bisa diusut, diperbaiki, dan nggak boleh begitu lagi. Dan saya kira kalau ada oknum yang terlihat, ya harus ditindak,” jelasnya.
Iapun sepakat, jika pemutusan penerimaan bansos bagi yang menggunakan bansos untuk Judol di berlakukan.
”Ya saya kira itu harus. Masa bantuan sosial untuk kerawanan sosial malah dipakai untuk hal yang tidak baik,” tutupnya. ***
