KAPOL.ID – Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Selasa (24/2/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Agus Hermawan, S.A.P. ini mengupas tuntas evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 serta mematangkan rencana kerja untuk Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi III, Agus Hermawan menekankan, mengingat kondisi geografis Bandung yang berada di cekungan, penguatan infrastruktur pengairan menjadi harga mati. Ia menuntut adanya perbaikan pori-pori resapan untuk meminimalisir genangan.
”Bandung ini cekungan, air datang dari berbagai arah. Perlu diperhatikan pori-pori resapan yang bisa mencegah genangan dan banjir. Kualitas jalan, trotoar, dan drainase harus terus ditingkatkan,” tegas Agus.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan melontarkan kritik pedas terkait kondisi infrastruktur. Iqbal Mohamad Usman dan Aan Andi Purnama senada menyoroti kualitas aspal jalan yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Masih banyak jalan yang jelek kualitasnya. Termasuk trotoar. DSDABM harus mengawal ketat progres drainase bersama-sama,” ujar Iqbal.
Sementara itu, Aan Andi Purnama juga menyinggung performa tim Damkar. Ia meminta Disdamkarmat mampu mencapai response time di bawah 15 menit.
“Kekurangan alat dan keterampilan tim lapangan harus diterjemahkan dalam prioritas anggaran. Keselamatan warga tidak bisa ditawar,” kata Aan.
Politisi PKS, Andri Rusmana, mengingatkan bahwa tantangan menuntaskan banjir, drainase, dan jalan di Kota Bandung masih sangat berat, apalagi di tengah keterbatasan anggaran. Ia meminta Komisi III dilibatkan lebih dalam agar fungsi pengawasan (controlling) berjalan optimal.
Di sisi lain, Nunung Nurasiah secara spesifik meminta penanganan banjir di wilayah Bandung Timur segera dieksekusi. Sementara Nina Fitriana Sutadi mengingatkan pentingnya trotoar inklusif yang ramah bagi seluruh kalangan dengan material yang tahan lama.
Yoel Yosaphat pun turut menambahkan agar fasilitas pendukung seperti hydrant di pemukiman warga dipastikan berfungsi dengan baik demi menunjang kerja pemadam kebakaran.
Rapat evaluasi ini menjadi sinyal kuat bahwa legislatif akan terus menekan eksekutif agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kenyamanan dan keamanan warga Kota Bandung. ***
