KAPOL.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air oleh DPRD Provinsi Jawa Barat bukan sekadar urusan angka-angka di atas kertas.
Lebih dari itu, aturan ini harus menjadi jembatan yang seimbang antara ambisi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban menjamin hak dasar rakyat atas air bersih.
Hal itu ditegaskan oleh pimpinan dan anggota Pansus XI DPRD Jabar saat menyambangi Perumda Tirta Tarum, Kabupaten Karawang, Rabu (15/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menekankan bahwa kebijakan yang tengah digodok ini memikul beban moral yang besar. Menurutnya, kontribusi terhadap kas daerah memang penting, namun aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikesampingkan.
”Pembahasan Pansus ini harus komprehensif. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Justru, ruh dari Ranperda ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak,” tegas Iwan di sela-sela kunjungan kerjanya.
Senada dengan Iwan, Anggota Pansus XI, Jenal Aripin, menyoroti bahwa urusan air bukan melulu soal fiskal atau pajak. Ia mewanti-wanti agar kualitas air yang dikonsumsi warga tetap terjaga sesuai standar kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus XI menguliti proses pengolahan hingga tantangan yang dihadapi Perumda dalam menjaga mutu air agar tetap layak dan aman.
“Pengelolaan air yang mumpuni itu ujung-ujungnya untuk rakyat sebagai penerima manfaat. Itulah alasan mengapa kami ingin pembahasan ini dilakukan secara lebih kompleks dan mendalam,” kata Jenal.
Kunjungan ini juga menjadi ajang pendalaman materi, terutama terkait rencana kenaikan pajak penggunaan air permukaan. Pansus ingin memastikan sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor, baik dari sisi pelayanan maupun kontribusinya terhadap PAD.
Menariknya, Jenal juga melempar perhatian pada kondisi riil di lapangan. Ia menyebut beberapa wilayah di Karawang masih dihantui ancaman krisis air yang serius.
”Diskusi kami juga menyoroti kondisi ketersediaan air di wilayah yang rawan krisis, seperti di daerah Tegal Waru dan Teluk Jambe. Ini yang harus kita cari solusinya bersama lewat regulasi ini,” pungkasnya. (Jm)
