KAPOL.ID – Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jawa Barat kini tengah berada di persimpangan jalan. Kondisi kevakuman yang berlarut-larut memicu keresahan para tokoh tani di Tatar Pasundan.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Inisiator Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Jawa Barat kini mulai bersuara lantang. Mereka mendesak Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI untuk segera mengambil langkah taktis, gelar Musda rekonsiliasi dan akhiri status demisioner yang seolah sengaja dibiarkan “menggantung”.
Menariknya, forum ini menjadi simbol persatuan. Unsur dari dua kubu besar HKTI OSO dan HKTI Prabowo kini justru melebur demi satu tujuan: menyelamatkan organisasi dari stagnasi.
“Kami ini tidak sedang berebut posisi. Kami sedang menyelamatkan HKTI di Jawa Barat,” tegas Sekretaris Forum Inisiator Penyatuan HKTI Jawa Barat, Ginandjar Daradjat, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (30/4/2026).
Menurut Ginandjar, prasyarat untuk menggelar Musda sebenarnya sudah matang, mulai dari kesiapan organisasi hingga anggaran. Namun, bola panas kini ada di tangan pusat. “Yang belum ada hanya satu: keputusan dari pusat,” cetusnya.
Kritik tajam juga datang dari Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat demisioner, Ir. Entang Sastraatmadja. Ia menilai stagnasi ini sebagai kemunduran serius, mengingat Jawa Barat adalah lumbung pangan nasional.
“Masalahnya bukan lagi di pusat, tapi di daerah yang dibiarkan menggantung. Organisasi petani dinonaktifkan, itu sama saja mematikan perannya sendiri,” ujar Entang.
Nada lebih pedas dilontarkan Ir. Rochadi Tawaf, M.S. Ia menggambarkan kondisi petani saat ini kehilangan sandaran akibat lumpuhnya roda organisasi.
“Enam bulan terakhir ini, petani seperti yatim piatu. Tidak ada aktivitas, tidak ada pendampingan. HKTI praktis kosong di daerah,” ungkap Rochadi
Padahal, berbagai upaya komunikasi telah ditempuh selama tiga bulan terakhir, termasuk mengantongi dukungan dari Gubernur. Namun, hingga kini respon dari DPN HKTI masih nihil.
“Ini yang jadi pertanyaan besar sesulit apa mengambil keputusan untuk mengakhiri kebuntuan ini?” sergah Rochadi. Baginya, yang dibutuhkan saat ini bukan lagi kajian teknis, melainkan keberanian politik atau good will dari pengurus pusat
Sebagai langkah konkret, Forum Inisiator memasang target pelaksanaan Musda pada 20 Mei 2026 mendatang. Bersamaan dengan itu, mereka berencana meluncurkan sekretariat bersama di kawasan Surapati Core, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung.
Deretan nama besar lintas unsur tercatat dalam barisan inisiator ini, mulai dari Prof. Maman Haeruman, Entang Sastraatmadja, hingga Eka Santosa.***
