KAPOL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja strategis dari delegasi Kongres Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi ajang diskusi krusial terkait fungsi pengawasan anggaran hingga penjajakan peluang investasi baru yang dapat mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyambut hangat kehadiran delegasi tersebut. Menurut sosok yang akrab disapa Buky Wibawa ini, momentum tersebut sangat strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang produktif bagi kedua belah pihak.
“Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran,” ujar Buky Wibawa
Buky menekankan pentingnya ruang pembelajaran internasional, mengingat Tiongkok memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan pembangunan berbasis teknologi tinggi, industrialisasi, hingga tata kelola perkotaan modern.
Ia memaparkan, Jawa Barat sendiri sejatinya telah memiliki ikatan kuat dengan beberapa provinsi di Tiongkok, seperti Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan. Kerja sama yang terjalin, mulai dari sister province hingga investasi industri, terbukti memberikan dampak positif bagi Bumi Siliwangi.
“Pengalaman kerja sama tersebut menunjukkan hubungan antarnegara tidak hanya diplomasi formal, tapi juga sarana transfer pengetahuan dan inovasi kebijakan. Kami mendorong Pemprov Jabar untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang itu untuk kebaikan bersama,” tegasnya.
DPRD Jawa Barat pun membidik sejumlah area strategis untuk diperkuat melalui kolaborasi ini. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain:
Penguatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah.
Pengembangan infrastruktur dan smart city.
Transfer pengetahuan untuk industri dan UMKM.
Kolaborasi teknologi lingkungan dan pembangunan rendah karbon (ekonomi hijau).
“Kami meyakini kerja sama harus dilandasi prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Harapan kami, kunjungan ini membuka peluang konkret yang diterjemahkan dalam program pembangunan yang terukur,” tambah Buky.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, turut memberikan penjelasan mendalam mengenai peran sentral legislatif dalam siklus APBD. Ia merinci bagaimana DPRD mengawal uang rakyat mulai dari fase perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Rizaldy menjelaskan, dalam fase perencanaan (KUA-PPAS), DPRD bertugas menajamkan prioritas dan mengunci plafon anggaran. Sementara pada fase pembahasan Raperda APBD, pihaknya membedah alokasi detail di setiap SKPD.
“Fungsi pengawasan bukan sekadar ketuk palu legalitas. Ini adalah komitmen politik bahwa setiap rupiah yang disahkan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rizaldy. (Jae)
