KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) –
Perdebatan mengenai pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bandung Raya mengemuka dalam diskusi ilmiah bertajuk “PSEL Bandung Raya: Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru” yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Diskusi yang diinisiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu menghadirkan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, komunitas, hingga pegiat lingkungan.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin atau Iwang, menegaskan persoalan sampah di Jawa Barat hingga kini masih berada dalam kondisi darurat, meski tragedi longsor TPA Leuwigajah telah berlalu 21 tahun.
“Pascalongsor Leuwigajah dinyatakan darurat sampah. Sampai hari ini kami menyatakan kondisi itu belum berakhir. Tidak hanya Bandung Raya, tetapi hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat masih berada dalam situasi darurat sampah,” kata Iwang.
Menurutnya, pemerintah belum berani secara tegas menetapkan status darurat sampah melalui regulasi karena pendekatan yang digunakan berbeda dengan perspektif yang selama ini didorong WALHI.
Iwang menilai berbagai teknologi pengolahan sampah berbasis termal, mulai dari insinerator, tungku bakar, PLTSa hingga pirolisis, bukanlah jawaban atas persoalan sampah yang sesungguhnya.
“Selama 15 tahun lebih kami konsisten menolak teknologi termal. Bukan karena anti teknologi, tetapi karena pendekatan bakar sampah tidak menyelesaikan akar persoalan. Sampah mungkin berkurang, tetapi muncul persoalan baru yang tidak pernah dihitung secara serius,” ujarnya.
Persoalan yang dimaksud, lanjut dia, mencakup dampak lingkungan, kesehatan masyarakat hingga berbagai biaya sosial yang selama ini tidak masuk dalam perhitungan pemerintah.
“Teknologi itu hanya memindahkan masalah. Sampah selesai di satu sisi, tetapi persoalan lain muncul di sisi yang berbeda,” katanya.
Dalam forum tersebut, Iwang juga menyoroti lemahnya implementasi Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, tiga amanat utama Jakstrada, yakni penanganan sampah dari hulu, edukasi masyarakat, dan optimalisasi TPS, belum dijalankan secara maksimal.
“Tadi bahkan diakui langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bahwa Jakstrada belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
WALHI juga menilai pendekatan teknologi yang kini didorong pemerintah berpotensi membuka ruang kepentingan bisnis.
“Kenapa pemerintah lebih memilih teknologi? Karena di sana ada bisnis, ada potensi keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Karena itu kami menyebut pendekatan teknologi sebagai solusi yang berpotensi koruptif,” katanya.
Iwang menyinggung pula berbagai fasilitas TPST dan TPS 3R yang dibangun dengan anggaran besar namun banyak yang kini tidak berfungsi optimal.
“Apakah pernah diaudit? Dievaluasi? Banyak yang mangkrak dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah. Sampai sekarang tidak ada penjelasan terbuka kepada publik,” ujarnya.
Sebagai solusi, WALHI mendorong pemerintah memperkuat berbagai praktik baik yang telah tumbuh di masyarakat.
“Kami sudah menyusun kertas kebijakan. Intinya sederhana, perkuat komunitas yang sudah berhasil, perkuat RT, RW, dan kecamatan yang masyarakatnya sudah memilah sampah dari rumah. Itulah pengelolaan sampah dari hulu,” kata Iwang.
Menurutnya, pemerintah justru harus fokus mengembangkan kesadaran masyarakat yang sudah tumbuh, bukan tergesa-gesa mencari jalan pintas melalui teknologi mahal.
“Pendekatan teknologi menunjukkan pemerintah ingin cepat. Padahal solusi cepat itu berpotensi menimbulkan masalah baru, baik bagi lingkungan, kesehatan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Profesor Riset sekaligus Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Ir. Neni Sintawardani, M.Eng., menilai perdebatan soal PSEL tidak boleh membuat perhatian publik terfokus hanya pada satu teknologi.
Menurut Neni, persoalan sampah harus dilihat secara menyeluruh mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
“Kalau hanya membahas PSEL, persoalan sampah tidak akan selesai. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan dapat berjalan,” katanya.
Ia mengakui masih ada sejumlah pertanyaan publik terkait PSEL yang harus dijawab secara terbuka apabila proyek tersebut akan dijalankan.
“Kalau memang akan dilaksanakan, berbagai dampak negatifnya harus diminimalkan sejauh mungkin,” ujarnya.
Namun demikian, Neni menegaskan hasil-hasil penelitian BRIN menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tetap harus dimulai dari sumber.
“Yang paling penting adalah pengelolaan di hulu. Pemilahan sampah harus dilakukan dari sumbernya,” katanya.
Menurut dia, masyarakat sebenarnya memiliki kemauan untuk memilah sampah, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih tegas.
“Selama ini sampah sudah dipilah, tetapi akhirnya dicampur lagi. Ini membuat masyarakat kehilangan motivasi. Karena itu perlu ada sistem reward dan punishment yang jelas sampai tingkat TPS,” ujarnya.
Neni mencontohkan hasil penelitian BRIN di kawasan padat penduduk Kiaracondong, Kota Bandung, yang menunjukkan TPS dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi sirkular.
Di lokasi tersebut, sampah organik dapat diolah menjadi kompos maupun biogas melalui proses anaerobik.
“Biogas bisa dimanfaatkan untuk memasak dan mengurangi penggunaan LPG. Sementara sampah yang dapat didaur ulang bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Terkait program-program pengelolaan sampah yang sudah berjalan di Bandung seperti Kang Pisman dan Rumah Maggot, Neni menilai keberlanjutan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
“Maggot itu solusi yang baik, tetapi harus dipikirkan juga siapa pembelinya. Kalau tidak ada off-taker, masyarakat akan kesulitan menjual hasil produksinya. Karena itu sistem ekonomi sirkularnya harus jelas,” ujarnya.
Menurut Neni, langkah sederhana seperti mewajibkan warga memilah sampah sebelum diangkut petugas bisa menjadi salah satu solusi yang realistis.
“Misalnya petugas tidak mengambil sampah yang tidak dipilah. Kalau aturan seperti itu diterapkan secara konsisten, masyarakat pasti akan mulai membiasakan diri,” tukasnya. (JM)
