KAPOL.ID –
Baru-baru ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya baru saja mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2026 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun di balik raihan rapor adiminstrasi selama 10 tahun berturut-turut, kenyataannya di lapangan tidak melulu berbanding lurus.
“Secara sederhana, opini WTP itu ibarat “Rapor Pembukuan”, bukan “Rapor Kelulusan”. BPK hanya menyatakan Pemkot Tasikmlaya pintar mencatat uang keluar-masuk sesuai aturan.”
“Bukan menyatakan bahwa rakyatnya sudah makmur,” kata Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, Kamis (11/6/2026).
Ia mengatakan, fenomena rapi secara administrasi ternyata menyisakan berbagai persoalan. Secara konsisten tetap berada di papan atas sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
“Penganggaran masih tetap berbasis birokrasi, belum menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Yang penting asal belanja saja.”
“Sebagian besar porsi anggaran habis untuk rutinitas birokrasi, bancakan proyek,” katanya.
Bahkan, lanjut dia, proyek fisik hanya kosmetik bukan kebutuhan urgen rakyat. Bukan program yang membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya ini membeberkan, warga masih berhadapan dengan masalah klasik.
Seperti jalan lingkungan yang rusak, tata kelola sampah yang buruk, hujan 1 jam kota dikepung banjir. Hingga semrawutnya penataan PKL di pusat kota.
“Narasi WTP sudah tidak mempan lagi untuk membius warga. Prestasi sejati hari ini diukur dari seberapa sejahtera isi dompet dan isi piring masyarakat,” ujarnya.***
