KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Kondisi perekonomian dan arah kebijakan negara saat ini dinilai kian memprihatinkan. Alasan tersebut memicu mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung kembali turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi yang berlangsung ini merupakan gelombang demonstrasi kedua yang dilakukan oleh GMNI Bandung dalam minggu ini, setelah sebelumnya mereka juga menggelar aksi serupa pada hari Senin lalu.
Perwakilan GMNI Cabang Bandung, Halim menuturkan bahwa aksi kali ini berangkat dari keresahan mahasiswa melihat realitas masyarakat bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi. Di sisi lain, pemerintah dinilai justru menghambur-hamburkan anggaran negara untuk program yang tidak jelas asas manfaatnya.
”Tujuan kita aksi hari ini sebetulnya berangkat daripada kondisi negara yang hari ini kita anggap telah berada di pinggir jurang. Kami melihat realitas masyarakat hari ini secara ekonomi masih terhimpit sangat tinggi. Namun penggunaan APBN malah dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas,” ujar Halim di sela-sela aksi.
Halim menambahkan, aksi terpaksa dipusatkan di tingkat daerah (DPRD Jabar) sebagai bentuk eskalasi karena keterbatasan massa untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Istana Negara atau DPR RI di Jakarta.
Ia berharap, anggota legislatif di Jawa Barat tidak menutup mata dan mau menjembatani suara mereka ke tingkat pusat agar mengevaluasi total kinerja eksekusif. sayangnya, hingga aksi kedua ini berjalan, belum ada satu pun perwakilan dari DPRD Jabar yang menemui massa aksi.
”Harapan kami DPRD Jabar menyampaikan secara langsung hasil kajian-kajian kami ke DPR RI. Perlu ada pengawasan dan evaluasi total terhadap pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Namun sejauh ini, belum ada respons sedikit pun dari pihak DPRD Jabar,” tegasnya
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, GMNI Bandung membawa enam poin tuntutan krusial yang mendesak untuk segera disikapi oleh pemerintah pusat, di antaranya:
Penghentian Program Hambur Anggaran: Mendesak pemerintah menghentikan sementara program-program yang dianggap memboroskan APBN, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Jaminan Akses Pendidikan: Menuntut pemerataan jaminan pendidikan, mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi per 10 Juni lalu, mahasiswa mendesak pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan BBM bersubsidi oleh para mafia bensin yang diprediksi akan memicu kelangkaan.
Kenaikan harga BBM di tengah lesunya ekonomi ditakutkan memicu lonjakan harga pangan yang akan semakin menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kembalikan Kedaulatan Politik Internasional: Mengkritisi keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan internasional seperti Board of Peace serta perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, yang dinilai membuat kedaulatan politik Indonesia disetir oleh kekuatan asing.
Jaminan Kesejahteraan Sosial Menyeluruh: Menuntut negara hadir sebagai fasilitator utama dalam menjamin kesejahteraan dan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Massa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jabar bergantian melakukan orasi dan mengawal tuntutan mereka agar bisa diteruskan ke tingkat nasional. (Jae)
