KAPOL.ID — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam RPJMD-nya, menuju pemerintahan digital. Dalam istilah Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan dari offline ke online.
Cecep mengungkapkan hal tersebut selepas menggelar acara Anindhacitya bersama BPKP Provinsi Jawa Barat dan KPK RI, Selasa (30/6/2027). Kegiatan itu sendiri melibatkan semua OPD, aparatur kecamatan, Pemdes, MKKS, Puskesmas hingga BLUD dan BUMD.
“Ke depan kita bukan lagi pemerintahan tradisional, melainkan pemerintahan digital. Ini upaya kita menumbuhkan imunitas birokrasi dengan menjaga dari yang bisa merugikan siapa pun, termasuk pejabatnya sendiri,” terang Cecep.
Berbarengan dengan itu, Cecep juga mengaku terus mendorong aparaturnya untuk menjaga sekaligus meningkatkan integritas. Sehingga jalannya beriringan dengan pembangunan sistem yang mempersempit kesempatan melakukan kesalahan.
“Jadi mitigasinya itu melalui peningkatan integritas dan perbaikan sistem dari hari ke hari. Salah satunya dengan digitalisasi. Contoh, saat bayar pajak dengan tunai akan berbeda dengan bayar pajak secara digital. Transaksi menggunakan QRis, e-Money, Transfer tentu tidak akan ada peluang penambahan pembayaran,” tambah Cecep.
Dari segi anggaran juga dapat menekan sejumlah pembiayaan. Antara lain meminimalisir biaya makan-minum (Mamin), pengadaan alat tulis kantor (ATK), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan lain sebagainya.
Pada praktiknya, Bupati Cecep mengaku memang tidak mudah. Dalam lebih dari setahun memimpin Kota Santri ini, ia terus berupaya membiasakan perubahan secara perlahan, agar di kemudian hari menjadi sebuah budaya kerja baru.
“Kebiasaan baik itu harus jadi budaya. Kesalahan yang dilakukan terus menerus juga kan akan seperti biasa. Karena itu harus kita hentikan. Pasti banyak yang terganggu dengan pola saya. Pasti tidak nyaman. Tapi, untuk menuju tata kelola yang lebih baik tentu perlu perjuangan dan waktu yang panjang,” lanjut Cecep.
Dengan tidak menuduh Si A atau Si B yang bersalah selama ini, politikus PPP itu kini fokus memperbaiki sistem secara bersama-sama. Ke depan, tidak boleh lagi ada surat tugas yang berbentuk cetak, harus digital.
“Bulan Juli ini (2026, Red.) kami launching surat tugas itu harus elektronik. Laporannya pun langsung secata real time di lokasi tugas. Titik koordinatnya jelas,” tandas Cecep.
