Aplikasi E-GIFT, Upaya Pemkab Tasikmalaya Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

KAPOL.ID — Pemkab Tasikmalaya berupaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Walaupun secara teknis berhadapan dengan tantangan besar. Terutama dalam integrasi data yang tersebar pada banyak aplikasi dan perangkat daerah.

Akibat dari fragmentasi data pada berbagai sistem tersebut, proses pertukaran informasi belum otomatis, melainkan masih manual. Karena itu waktunya menjadi panjang, biaya operasional tinggi, dan kualitas pelayanan publik tidak maksimal.

Sejauh ini Pemkab Tasikmalaya menggunakan 186 aplikasi untuk pengolahan data. Sebanyak 134 (72%) aplikasi di antaranya berasal dari pusat. Sisanya, sebanyak 52 (28%) milik Pemkab Tasikmalaya.

“Karena data belum terintegrasi itulah kadang keputusan berbasis data menjadi kurang tepat sasaran. Tentu menghambat transparansi dan akuntabilitas kinerja kami juga di pemerintah daerah,” ujar Kurnia Trisna Somantri, Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Pemkab Tasikmalaya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Kurnia, pihaknya membuat satu aplikasi e-Government Interoperability Framework (E-GIFT). Yaitu pedoman dan standar yang mengatur pertukaran informasi antar aplikasi yang sekarang masih tersebar.

Dengan demikian, E-GIFT dapat mewujudkan data lebih terpadu, efisien, dan aman. E-GIFT sendiri buah dari inovasi dari Bidang Informatika dan Persandian Pemkab Tasikmalaya.

Dalam E-GIFT terdapat empat layer interoperabilitas. Antara lain Interoperabilitas Legal atau Payung Hukum; Interoperabilitas Organisasi; Interoperabilitas Semantik; dan Interoperabilitas Teknis.

Dengan E-GIFT, Pemkab Tasikmalaya kini berhasil menghadirkan dua inovasi digital utama. Pertama, GAPURA (gerbang sukapura), portal layanan publik digital yang menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan secara mudah, cepat, dan transparan. Lamannya gapura.tasikmalayakab.go.id.

Kedua, DATA WAREHOUSE, sistem khusus yang hanya dapat diakses oleh Bupati dan pejabat eselon II. Fungsinya untuk menyajikan data terintegrasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis daerah.

Pada kedua inovasi tersebut telah diintegrasikan sesuai kluster data Kepegawaian, Keuangan, Kebencanaan; Perhubungan, Pendidikan, dan data SIMRS. Proses integrasi akan terus dilakukan dengan acuan model E-GIFT.