KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garment, Tekstil, Kulit, dan Sepatu (FSB GARTEKS) se-Provinsi Jawa Barat, merapatkan barisan dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FSB GARTEKS yang digelar di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta Pusat.
Di sela-sela agenda utama Rakernas, utusan dari Jawa Barat ini terpantau aktif mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Forum ilmiah tersebut sengaja dimanfaatkan untuk memetakan tantangan ketenagakerjaan terkini, sekaligus merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan.
FGD ini menjadi momentum krusial bagi Garteks Jabar untuk menyikapi dinamika ekonomi global dan regulasi yang belakangan ini menghantam sektor industri, hingga memicu badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta maraknya relokasi pabrik dari wilayah Jawa Barat.
Dari hasil bedah masalah dalam forum tersebut, Garteks Jabar secara resmi melahirkan “Resolusi Garteks Jabar”. Ini merupakan sebuah pernyataan sikap politik organisasi yang memuat lima poin tuntutan strategis demi menyelamatkan masa depan kaum buruh, di antaranya:
Dukungan Penuh Koalisi Besar Perjuangan Buruh: Garteks Jabar menyatakan dukungan mutlak terhadap gerakan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang telah dideklarasikan di Jakarta pada 1 Juli 2026 demi memperkuat posisi tawar pekerja di tingkat nasional.
Desakan Pengesahan UU Perlindungan Tenaga Kerja: Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun dan mengesahkan Undang-Undang baru yang berfokus pada Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Penolakan Pajak JHT dan Desakan Ratifikasi ILO: Menolak keras aturan pajak pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan mendesak Pemerintah RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 193 terkait regulasi pekerja di Platform Digital.
Desakan Operasional Satgas Mitigasi PHK: Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengumumkan dan menjalankan Surat Keputusan Presiden terkait Keppres No. 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh agar langkah preventif terhadap gelombang PHK dapat segera berjalan.
Jaminan Sosial Pekerja Miskin lewat APBN: Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengimplementasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja miskin dan tidak mampu melalui Program Bantuan Iuran (PBI) yang didanai penuh oleh APBN/APBN-P.
Selain melahirkan resolusi eksternal untuk menyelamatkan nasib buruh, dinamika internal Rakernas juga melahirkan keputusan penting. Seluruh DPC Garteks se-Jawa Barat secara bulat (aklamasi) menyatakan sikap mendukung penuh Pak Ary Joko untuk maju ke Dewan Eksekutif Nasional (DEN).
Melalui konsolidasi dan resolusi yang lahir dari momentum Rakernas ini, jajaran Garteks Jabar berkomitmen penuh untuk kembali ke daerah masing-masing dengan membawa energi baru.
Semangat baru tersebut akan diimplementasikan melalui penguatan basis database anggota, menegakkan kemandirian finansial organisasi lewat jalur koperasi, serta tetap konsisten berdiri di garis depan dalam mengawal hak-hak normatif kaum buruh di Jawa Barat. (JAE)
