KAPOL.ID —
Pengendalian inflasi di wilayah Priangan Timur mulai menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Diantaranya mengintegrasikan data harga dan pasokan pangan lintas daerah serta dilengkapi sistem peringatan dini dan proyeksi.
Platform bernama SINDANG PRIATIM (Sinergi Data Ngahiji Priangan Timur) diluncurkan Bank Indonesia Tasikmalaya bersama pemerintah daerah di Priangan Timur, Kamis (30/7/2026).
“Sindang Priatim untuk mendukung koordinasi pengendalian inflasi yang lebih berbasis data. Dan memungkinkan potensi tekanan harga diidentifikasi lebih awal,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldy Setyawigoena.
Ia memaparkan, sistem peringatan dini dan proyeksi harga berbasis AI digunakan untuk mengolah pola historis perkembangan harga pangan. Dan menghasilkan indikasi potensi pergerakan harga ke depan di wilayah priangan timur.
Seperti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan analisis bagi TPID (tim pengendali inflasi daerah) dalam menentukan waktu, lokasi, dan bentuk intervensi yang diperlukan.
“Melalui satu platform, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan harga pangan. Lalu kondisi pasokan, neraca pangan, surplus dan defisit komoditas.”
“Serta pelaksanaan program stabilisasi harga sebagai bahan koordinasi TPID,” ujarnya.
Selain itu, Sindang Priatim dilengkapi dengan fitur neraca pangan, pemantauan pasokan komoditas pangan strategis. Informasi surplus dan defisit antarwilayah, serta data pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan peta digital.
Sindang Priatim mulai dikembangkan Bank Indonesia Tasikmalaya pada 2024 sebagai dashboard pemantauan harga pangan harian. Sistem tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap dengan menambahkan informasi pasokan dan neraca pangan.
Kemudian analisis pergerakan harga, serta fitur pendukung perencanaan intervensi dan evaluasi kebijakan.
“Integrasi data lintas daerah dinilai penting karena perkembangan harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di satu wilayah,” ujarnya.
Pada platform tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi surplus dan defisit komoditas. Sehingga ada gambaran yang lebih baik mengenai peluang pemenuhan kebutuhan pangan melalui kerja sama antardaerah.***
