KAPOL.ID –
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyebut besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masuk 10 besar nasional.
Hal tersebut yang mendasari rencana pemangkasan ditengah asumsi defisit anggaran mencapai Rp 180 miliar.
“Sebetulnya Kota Tasikmalaya ini termasuk 10 kota kabupaten di Indonesia TPP-nya terbesar. Gitu.”
“Jadi Kota Tasikmalaya termasuk 10 kota kabupaten di Indonesia yang TPP-nya itu besar,” ujarnya usai Rapat Paripurna di DPRD, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, hingga bulan Juli TPP di Kota Tasikmalaya masih tetap berjalan secara penuh. Secara nominal juga relatif di atas daerah sekitar.
Terkait rencana presentase pemangkasan, masih dirumuskan termasuk pemberlakuan penyesuaian nominal.
“Nanti belum ya belum ada. Tunggu tanggal mainnya aja. Intinya harus bersyukur selama tujuh bulan ini dibayarkan penuh.”
“Karena bukan belanja pegawai saja yang terkena reprioritas, termasuk belanja-belanja yang lain juga sama,” ujarnya.
Viman mengatakan, sudah membicarakan hal tersebut dengan DPRD. Termasuk mencari jalan keluar tantangan defisit ini secara solid.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah menjelaskan, belum ada keputusan besaran pemangkasan.
Rencana pemangkasan TPP 40 persen mengingat hasil prognosis baik dari sisi realisasi pendapatan maupun pos belanja.
“Apakah dibagi rata semua (40 persen), atau secara proporsional menyesuaikan dengan kelas jabatan. Karena besarannya kan berbeda-beda, banyak variabelnya,” katanya.
Informasi yang dihimpun KAPOL.ID, terdapat gap cukup besar TPP antara instansi Big 5 dengan non Big 5. Istilah Big 5 sendiri di kalangan ASN dikenal instansi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Tasikmalaya.
Di instansi Big 5, selevel pelaksana setidaknya bisa mencapai Rp 3-5 juta. Sementara para pejabat melebihi angka tersebut. Belum dihitung fasilitas lainnya untuk operasional dalam sebulan. ***
