KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jawa Barat kini makin nyata dan memicu kewaspadaan tinggi dari berbagai pihak.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat per 10 Agustus 2026, tercatat sudah ada 90 kejadian karhutla yang tersebar di 72 kecamatan.
Kabupaten Sumedang menduduki posisi tertinggi dengan 16 kejadian, disusul Kabupaten Majalengka sebanyak 11 kejadian, dan Kabupaten Bandung dengan 8 kejadian.
Menanggapi lonjakan kasus tersebut, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Jabar memperketat barisan dan mengerahkan upaya pencegahan secara masif di lapangan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin sebelum meluas dan makin merusak lingkungan.
”Kami bersama berbagai pihak terus mengintensifkan patroli berkala di wilayah rawan, memantau kondisi tutupan hutan, menggalakkan sosialisasi edukatif, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi meminimalkan risiko karhutla,” kata Dodit.
Menurutnya, di tengah cuaca kering dan curah hujan yang minim, vegetasi hutan sangat rentan terbakar. Terlebih lagi, mayoritas kasus karhutla dipicu oleh kelalaian manusia.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau keras untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, hindari membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun maupun pembakaran sampah benar-benar padam total.
”Menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan, penyedia air bersih, dan penyerap karbon merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Dodit.
Senada dengan Dishut, Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali, menyatakan bahwa personel dan peralatan penanggulangan kini disiagakan penuh untuk merespons potensi munculnya titik api secara cepat.
BPBD Jabar menguatkan koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota, melibatkan TNI, Polri, relawan, hingga elemen warga setempat.
”Kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan kebakaran terus diperkuat agar dapat melakukan respons cepat apabila terjadi kejadian,” ujar Teten.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menekan potensi kebakaran baru, sehingga dampak buruk seperti polusi asap, kerusakan ekosistem, hingga ancaman kesehatan warga dapat diantisipasi sejak awal. (AM)
