KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemdaprov Jawa Barat terus tancap gas membenahi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menargetkan seluruh masyarakat di 27 kabupaten/kota se-Jabar sudah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital pada awal tahun 2027 mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan Erwan usai memimpin rapat percepatan piloting digitalisasi perlinsos di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/9/2026). Rapat tersebut melibatkan lintas instansi, mulai dari Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo, hingga jajaran TNI dan Polri.
Erwan menegaskan, pemutakhiran data penerima bansos bakal terus dilakukan secara ketat biar tidak ada lagi riak di lapangan gara-gara bantuan salah sasaran.
“Insya Allah Jabar akan terus update data para penerima bantuan ini, sehingga betul-betul tepat sasaran,” ujar Erwan.
Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari unsur TNI/Polri, kata Erwan, sengaja diterjunkan untuk mengawal verifikasi data faktual di lapangan. Langkah ini penting untuk memilah klasifikasi tingkat kesejahteraan warga sesuai kondisi riil, bukan sekadar di atas kertas.
“Kenapa melibatkan TNI/Polri? Ini untuk lebih memastikan di lapangan, betul-betul desil 1 ini betul-betul desil 1, desil 2 ya 2. Jangan sampai desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 dapat bantuan,” tegasnya.
Saat ini program piloting digitalisasi perlinsos sudah berjalan di 11 daerah. Setelah diawali di Sumedang, Ciamis, dan Kabupaten Bogor, kini giliran Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Purwakarta, Karawang, Kota Bogor, Depok, Bekasi, dan Kota Bandung yang disasar.
Dalam praktiknya, pendataan digital ini memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk utama (single sign-on) yang terhubung dengan biometrik warga. Sistem tersebut juga nantinya bakal diintegrasikan ke platform Sapawarga dan disosialisasikan lewat 126 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) se-Jabar.
Tak lupa, Erwan juga mewanti-wanti para pengurus RT/RW dan warga agar jujur serta objektif saat melakukan pendataan di lingkungan masing-masing.
“Jadi betul-betul peran aktif dari RT/RW juga harus betul-betul disesuaikan mereka yang masuk desil 1, desil 2, desil 3. Jangan hanya karena mau mendapatkan bantuan saudaranya saja dulu yang didata. Sementara yang harusnya dapat bantuan tidak terdata, karena selama ini banyak anggapan seperti itu,” pungkasnya. (JM)
