Oleh: Teguh Safary
CATATAN — Peta kekuatan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang kian memanas. Penundaan jadwal pelaksanaan yang semula diagendakan pada 22 September menjadi Oktober 2026 akibat instruksi DPP terkait agenda Bimbingan Teknis (Bintek) Fraksi di Yogyakarta sepertinya memberi ruang lapang bagi para aktor politik lokal untuk mengolah manuver, mempertajam kalkulasi, dan memperkuat garis konsolidasi di tingkat akar rumput.
Perhelatan Musda Partai Golkar Sumedang saat ini terbilang sangat ketat. Hal ini dinilai wajar mengingat Partai Golkar memiliki nilai tawar yang sangat tinggi menjelang perhelatan Pemilu 2029, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebagai salah satu partai dengan perolehan kursi parlemen yang signifikan, Golkar memegang kendali strategis dalam menentukan arah peta politik dan koalisi.
Fondasi jaringan struktur yang solid hingga tingkat desa serta jumlah perolehan suara yang kokoh menjadikan Golkar mesin politik yang menggiurkan sekaligus penentu daya tawar utama dalam pembentukan koalisi mendatang.
Dilema Etika, Isu Diskresi, dan Alih Dukungan ‘PK Akur’
Dinamika lokal kian menarik tatkala Asep Kurnia mengambil keputusan taktis untuk mundur dari bursa pencalonan demi menjaga integritas jabatannya sebagai Ketua Steering Committee (SC) Musda XI.
Langkah ini dinilai wajar secara etika organisasi untuk mencegah konflik kepentingan, sekaligus mempertegas komitmen netralitas panitia di atas kertas.
Namun, eskalasi politik berlanjut pada Selasa, 22 September 2026. Sebanyak 14 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar pendukung Asep Kurnia yang tergabung dalam kelompok ‘PK Akur’ secara resmi menyatakan sikap dan menyerahkan dokumen dukungan kepada Yuslita Sumartini Bilqis (Bunda Bilqis) di Hotel Handayani.
Langkah politik ini kian sarat makna menyusul beredarnya kabar mengalirnya diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kepada Bunda Bilqis.
Meski diklaim oleh internal PK Akur sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi alih-alih pencabutan dukungan, manuver terbuka yang melibatkan gerbong Ketua SC ini berpotensi memicu persepsi ketidaknetralan panitia serta faksionalisme di tingkat tapak.
Saling Klaim Mayoritas Suara dan Gerak Senyap Para Senior
Di poros lain, Ari Budiman terus menunjukkan penetrasi politik yang agresif. Kader muda yang juga Anggota Komisi I DPRD Sumedang ini mengklaim basis massanya tetap solid usai menggelar konsolidasi maraton di berbagai daerah pemilihan.
Kubu Ari Budiman mengklaim telah mengantongi dukungan dari 23 PK, 3 Hasta Karya, serta organisasi sayap, yang ditindaklanjuti lewat pengiriman surat dorongan rekomendasi ke DPD I Golkar Jawa Barat.
Fenomena ini menciptakan kalkulasi matematis yang unik. Di satu sisi, kubu Bunda Bilqis menyuarakan telah mengamankan lebih dari 52 persen atau setara 32 suara usai berkolaborasi dengan PK Akur.
Di sisi lain, kubu Ari Budiman merasa di atas angin dengan sokongan mayoritas PK. Benturan dua klaim angka mayoritas ini menegaskan betapa cair dan ketatnya perebutan restu di tingkat akar rumput.
Sementara dua kutub utama, Bunda Bilqis dan Ari Budiman, terang-terangan mempertontonkan kekuatan, barisan figur senior justru memperagakan seni politik senyap.
Petahana Ketua DPD Golkar sekaligus Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, Sekretaris DPD Yogi Yaman Sentosa, hingga politisi senior Sonia Sugian, hingga kini masih menyimpan rapat peta pergerakannya sembari menunggu momentum yang tepat.
Tumpuan Akhir Konsolidasi
Penundaan waktu hingga Oktober 2026 akan menjadi ajang uji ketahanan politik bagi masing-masing kubu. Mampukah klaim dukungan di atas kertas bertahan hingga hari pendaftaran resmi, ataukah justru melahirkan kompromi di menit-menit akhir?
Langkah politik yang diambil para elit kini menjadi ujian krusial bagi soliditas Partai Golkar Sumedang periode 2026–2031.
Apakah manuver ini berhasil menjadi instrumen pemersatu yang konstruktif atau justru memicu polarisasi di tingkat bawah, sangat bergantung pada kelihaian para aktor politik dalam merajut komunikasi sebelum arena Musda resmi dibuka.
Sekilas Sejarah Golkar dan Dialektika Demokrasi Internal
Secara historis, Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki akar perjalana politik yang unik di Indonesia. Berawal dari pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964 sebagai wadah perhimpunan organisasi fungsional, Golkar tumbuh menjadi pilar utama kekuatan politik era Orde Baru.
Pasca-Reformasi 1998, Golkar bertransformasi secara penuh menjadi partai politik modern yang terlepas dari pengaruh struktur birokrasi dan militer.
Transformasi ini menjadikan Golkar sebagai partai sentris berdasar karya dan kekaryaan, tanpa bergantung pada figur tunggal penguasa atau pemilik trah dinasti tertentu.
Jika kita mencermati lanskap politik nasional hari ini, dinamika yang terjadi di Musda Golkar Sumedang justru menjadi cermin menarik dari kehidupan internal partai.
Penulis melihat bahwa kultur demokrasi internal partai politik yang benar-benar hidup, dinamis, dan kompetitif secara nasional saat ini boleh dikatakan paling menonjol berada di tubuh Partai Golkar.
Ketika banyak partai politik lain cenderung mengalami pementalan demokrasi akibat sentralisasi figur sentral, kepemimpinan personal, atau dominasi trah keluarga, Golkar tetap konsisten memelihara tradisi kompetisi gagasan dan perebutan pengaruh secara terbuka di internalnya.
Riak-riak persaingan, perebutan dukungan PK, hingga adu siasat antar-faksi di Sumedang bukanlah tanda perpecahan, melainkan bukti sah bahwa “mesin” demokrasi internal Golkar tetap berdenyut dinamis dari tingkat pusat hingga ke akar rumput.***
(penulis: Jurnalis Kapol.id)
