KAPOL.ID – Penertiban kabel udara di Kota Bandung bukan berarti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil alih tanggung jawab pelayanan internet kepada masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut hanya sebatas penataan dan penertiban infrastruktur kabel udara. Sementara urusan pemulihan jaringan dan pelayanan pelanggan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing operator.
Penegasan itu disampaikan Farhan menyusul munculnya keluhan ribuan pelanggan yang disebut terdampak penertiban kabel udara di sejumlah kawasan Kota Bandung.
“Perlu diketahui bahwa tugas Pemerintah Kota Bandung hanya dua, yaitu penataan dan penertiban. Selanjutnya, seluruh operator bertanggung jawab kepada konsumennya masing-masing untuk melakukan pemulihan,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan mengingatkan, persoalan gangguan internet tidak boleh mencampuradukkan kewenangan pemerintah dengan kewajiban perusahaan penyedia jasa.
Menurutnya, masyarakat membayar biaya berlangganan kepada operator, bukan kepada pemerintah. Karena itu, penyedia layanan tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika pelanggan mengalami gangguan akibat proses penataan jaringan.
“Pertanyaan saya, konsumen membayar kepada operator atau kepada pemerintah? Maka, tanggung jawab pelayanan kepada konsumen berada pada operator,” katanya.
Ia menegaskan, pelanggan yang rutin membayar biaya berlangganan berhak mendapatkan layanan sebagaimana dijanjikan perusahaan. Operator harus memastikan pemulihan jaringan dilakukan agar hak konsumen tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Pemkot Bandung tetap mendorong koordinasi dengan perusahaan operator dan instansi terkait untuk memastikan penataan kabel udara berjalan sesuai ketentuan.
Farhan menyebut, proses penataan dan penertiban kabel udara tersebut ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026.
Target tersebut, kata dia, harus diimbangi koordinasi teknis dan pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai standar.
Pemkot Bandung ingin wajah infrastruktur perkotaan lebih tertata. Namun, penertiban tersebut juga menuntut tanggung jawab operator agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat terganggunya layanan internet.
