KANAL

Pemkot Bandung Bakal Tertibkan 67 Titik Reklame Rusak yang Mengganggu Estetika

×

Pemkot Bandung Bakal Tertibkan 67 Titik Reklame Rusak yang Mengganggu Estetika

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kian gencar memperkuat penataan wajah kota dari maraknya objek yang dinilai merusak keindahan dan mengganggu ketertiban umum. Tidak cuma menyasar pedagang kaki lima (PKL) serta bangunan liar, jajaran Pemkot kini membidik reklame rusak hingga papan iklan yang sudah tidak berfungsi lagi.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, sedikitnya terdata 67 titik reklame rusak dan mangkrak yang masuk daftar eksekusi untuk segera ditertibkan.
​Ia meyakinkan, penegakan aturan bakal diusung secara konsisten tanpa tebang pilih, baik kepada pelanggar skala masyarakat biasa maupun korporasi besar.

​“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” tegas Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

​Menurut Farhan, azas konsistensi pada penegakan aturan jadi kuisensi utama demi menjaga marwah dan integritas pemerintah. Seluruh elemen harus mengusung tanggung jawab bersama dalam memelihara ketertiban lingkungan Kota Kembang.

​Selain menyisir papan reklame, Pemkot Bandung turut memperketat pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon oleh pihak swasta. Farhan mengingatkan, siapapun yang mengantongi izin tebang pohon tetap terikat kewajiban menjaga kelestarian lingkungan sesuai regulasi.

​Di hadapan aparatur di lapangan, Farhan mewanti-wanti agar seluruh prosedur penertiban dijalankan secara terukur, tegas, namun tetap humanis tanpa mengedepankan emosi.

​“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” ujarnya.

​Farhan juga meminta seluruh jajaran aparatur daerah untuk tetap mengendalikan fokus kerja pelayanan publik ketimbang menyita energi memikirkan dinamika politik maupun perdebatan di media sosial.

​“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” pungkasnya. (AM)