KAPOL.ID – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan tersangka berinisial BK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun anggaran 2024, Jumat (13/11/2026).
Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat atas peran BK yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penahanan BK tertuang dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026. Selain BK, Kejati Jabar juga telah menetapkan tersangka lain berinisial DWR yang berperan sebagai pihak penyedia jasa atau kontraktor.
Kasus ini bermula pada tahun 2024 saat UPI melaksanakan proyek CWP-03 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Awalnya, nilai kontrak proyek yang dimenangkan oleh PT Arkindo ini mencapai Rp47,165 miliar.
Dalam perjalanannya, kontrak yang diteken oleh BK selaku PPK dan DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta tersebut mengalami adendum pekerjaan tambah kurang, sehingga nilai proyek membengkak menjadi Rp52,484 miliar dengan masa pelaksanaan hingga 20 Januari 2025.
Namun di lapangan, proyek tersebut justru sarat penyimpangan. Tersangka DWR diduga nekat menggunakan sejumlah dokumen jaminan palsu alias bodong yang mencatut nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pembayaran 100 persen.
Ironisnya, BK selaku PPK diduga melakukan pembiaran dan sama sekali tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak perbankan sebelum menandatangani kontrak.
Tak berhenti sampai di situ, pengerjaan proyek CWP-03 oleh PT Arkindo juga mengalami deviasi minus yang cukup parah. Hasil pemeriksaan mengungkap, bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang di lapangan hanya mencapai 75,34 persen, atau menyisakan kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski progres fisik belum tuntas, BK justru tetap mencairkan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak kontraktor. Akibat kongkalikong dan kelalaian fatal ini, audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat kerugian keuangan negara mencapai Rp25,982 miliar lebih.
Sementara itu, untuk tersangka DWR, tim penyidik Kejati Jabar sebelumnya telah terbang ke Papua Tengah untuk memeriksanya di Kejaksaan Negeri Mimika pada 10–11 November 2026 lalu. Pasalnya, DWR saat ini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika karena menjalani hukuman pidana badan dalam perkara hukum lainnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Tipikor. (AM)
