KAPOL.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengingatkan seluruh jajaran dinas sosial agar tidak main-main dalam mengurus data bantuan bagi warga miskin.
Pasalnya, urusan perlindungan sosial (Perlinsos) bukan sekadar tumpukan berkas administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut hajat hidup dan pemenuhan hak rakyat kecil di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Herman saat memberikan arahan di hadapan 27 Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital, di Plataran Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (12/11/2026).
Menurut Herman, carut-marut pendataan dan administrasi sering kali membuat warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewat. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar kini tancap gas melakukan percepatan Perlinsos Digital secara merata di seluruh 27 daerah.
“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ucap Herman dengan nada tegas.
Ia menilai, optimalisasi program perlindungan sosial menjadi salah satu kunci utama untuk menekan angka kemiskinan di Tatar Pasundan. Jika penyalurannya tepat sasaran, separuh persoalan kemiskinan di Jawa Barat diyakini bisa tertangani.
”Perlinsos ini bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos, maka itu akan menangani setengahnya kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herman juga menyoroti kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 sebagai prioritas utama sasaran perlinsos dan bantuan sosial (bansos).
”Masyarakat desil 1 sampai 5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” pungkasnya. (JM)
