KANAL

Kota Bandung Raih Finalis Financial Literacy Award 2026

×

Kota Bandung Raih Finalis Financial Literacy Award 2026

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Kota Bandung kembali mengukir capaian di bidang literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah Kota Bandung resmi menerima Piala dan Piagam sebagai Finalis Financial Literacy Award Tahun 2026 pada ajang tingkat Provinsi Jawa Barat.

​Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain. Prosesi penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat dan Pleno TPAKD Semester II Jawa Barat di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jumat (20/11/2026).

​Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemda dalam menguatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan formal. Selain itu, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu untuk mempererat sinergi bersama lembaga keuangan demi mendorong potensi ekonomi warga, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

​Dalam agenda tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha perkebunan. Ia menilai komoditas kakao, kopi, dan kelapa di Jawa Barat menyimpan peluang ekonomi besar apabila dikembangkan lewat pendekatan agroforestry yang produktif dan berkelanjutan.

​Erwan menyebut, Jawa Barat memiliki kekayaan sumber daya alam serta jumlah penduduk yang besar. Namun, potensi tersebut perlu digarap lebih optimal agar mampu mendongkrak daya saing ekonomi daerah.

​Di sisi lain, Erwan menyoroti realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, padahal jumlah penduduk Jawa Barat mencapai sekitar 51,7 juta jiwa.

​“Kenapa penyaluran KUR di Jawa Barat ini lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ini menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagaimana perbankan lebih aktif menyosialisasikan pembiayaan kepada masyarakat,” tegas Erwan.

​Menurutnya, pengembangan komoditas kopi, kakao, dan kelapa tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi semata. Pemerintah juga perlu memastikan kepastian pasar, kemitraan industri, fasilitas pengolahan, hingga skema pembiayaan yang selaras dengan karakter usaha perkebunan.

​Erwan mencontohkan, pola angsuran kredit bagi petani sebaiknya menyesuaikan siklus panen agar petani tidak tertekan kewajiban bayar bulanan sebelum hasil panen diperoleh.

​“Kalau biasanya angsuran itu per bulan, kalau bisa nanti disesuaikan per panen. Skema pembiayaan perlu lebih adaptif terhadap siklus tanaman tahunan termasuk melalui masa tenggang pembayaran atau grace period,” ujarnya.

​Selain akses permodalan, penguatan kelembagaan petani lewat koperasi yang profesional, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha juga menjadi fokus penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

​Erwan juga mendorong optimalisasi sektor perkebunan di Jawa Barat bagian selatan sebagai alternatif penggerak ekonomi baru, di tengah pertumbuhan industri yang selama ini banyak terpusat di wilayah utara dan barat Jawa Barat.

​“Kopi, kelapa dan kakao ini bisa menjadi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, sekaligus membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

​Ia berharap TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berfungsi sebagai jembatan antara potensi ekonomi daerah dan sumber pembiayaan, serta diwujudkan lewat aksi nyata bersama pemda, petani, lembaga keuangan, BUMN, dan pelaku industri.

​“Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, petani, lembaga keuangan, BUMN dan industri. Di sinilah TPAKD harus mengambil peran sebagai katalisator dan penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan,” pungkasnya. (AM)