KAPOL.ID – Kabar baik datang bagi kalangan pekerja di Tanah Pasundan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengetok palu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp3 juta.
Besaran upah baru ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yakni naik sebesar 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 jika dibandingkan dengan UMP Jabar tahun 2026 lalu.
Penetapan angka tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merujuk langsung pada formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Merujuk pada Pasal 139 ayat (1) dalam aturan tersebut, penghitungan UMP kini berbasis pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan formula UM_{(t+1)} = \text{KHL} \times 70\%.
Jika dibedah hitungannya, angka KHL Provinsi Jawa Barat yang berada di level Rp4.248.132 dikalikan 70 persen menghasilkan nominal Rp2.973.692,4. Demi memudahkan sekaligus memaksimalkan hak pekerja, angka tersebut kemudian dibulatkan ke atas menjadi genap Rp3.000.000.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah menyerap berbagai saran dan pertimbangan matang dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada 18 November 2026 lalu.
Menurut KDM, pemerintah berupaya berdiri di tengah agar kebijakan upah ini tidak berat sebelah.
”UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” ujar KDM saat memberikan keterangan, Sabtu (21/11/2026).
Selain menimbang nasib buruh dan napas perusahaan, lanjut KDM, penetapan UMP 2027 ini juga sudah dikalkulasi dengan melihat kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh serta situasi ketenagakerjaan terkini, terutama menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat. (JM)











