PENDIDIKAN

Dua Wartawan Diduga Ditarik Paksa dan Dihalangi Meliput Audiensi Konflik Unla

×

Dua Wartawan Diduga Ditarik Paksa dan Dihalangi Meliput Audiensi Konflik Unla

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Kebebasan pers kembali mendapat sorotan. Dua awak media yang meliput audiensi konflik pengelolaan Universitas Langlangbuana (Unla), Kota Bandung, diduga mengalami intimidasi hingga penghalangan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Insiden tersebut terjadi di Wisma Buana, Jumat (20/11/2026), ketika berlangsung audiensi antara mahasiswa, Yayasan Tri Bhakti Langlangbuana (YPTBL), dan pihak rektorat terkait polemik pengelolaan kampus serta rencana alih kelola kepada Yayasan Brata Bhakti (YBB).

Dua wartawan yang mengalami perlakuan tersebut yakni Ahmad Mualif, wartawan majalahsora.com sekaligus dari Forum Wartawan Pendidikan Jawa Barat (FWP-Jabar), dan Bian Jaka.

Keduanya hadir atas undangan Ricky Agusiady, anggota Pembina YPTBL sekaligus unsur pendiri Unla, untuk meliput jalannya audiensi.

Namun, kegiatan yang semula berlangsung kondusif berubah tegang ketika memasuki sesi tanya jawab. Situasi memanas setelah Ketua Pembina YPTBL, TB Anis Angkawijaya, menyampaikan jawaban atas pertanyaan pihak rektorat.

Sejumlah mahasiswa dan pegawai kemudian melontarkan teriakan yang dinilai mengganggu jalannya dialog.

“Suasana awal berjalan baik dan kondusif. Namun, di tengah acara mulai ada kegaduhan dan teriakan-teriakan pembohong kepada Pak Anis oleh oknum mahasiswa dan oknum pegawai Unla, seperti memprovokasi,” kata Ahmad, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Ahmad, kegaduhan tersebut semakin memperkeruh suasana audiensi. Bahkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pihak yang terlibat dalam dialog, tetapi juga awak media yang sedang melakukan peliputan.

Wartawan Ditarik hingga Dihalangi Mengambil Gambar

Ahmad mengungkapkan, rekannya, Bian Jaka, diduga ditarik paksa oleh sejumlah oknum mahasiswa agar meninggalkan ruangan audiensi.

Penghalangan disebut berlanjut ketika Bian berada di luar ruangan dan hendak mengambil gambar untuk kepentingan dokumentasi jurnalistik.

Ahmad mengaku mengalami perlakuan serupa saat hendak keluar dari ruangan. Ia menyebut dirinya juga ditarik oleh oknum mahasiswa dan staf yang berada di lokasi.

“Ya, oknum mahasiswa memancing-mancing emosi rekan saya, termasuk saya saat akan keluar ruangan pun ditarik oleh oknum mahasiswa untuk ke luar ruangan, termasuk stafnya Prof. Ricky,” tegasnya.

Ahmad menilai, perbedaan pendapat dalam forum audiensi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghalangi kerja wartawan. Terlebih, persoalan yang dibahas menyangkut tata kelola perguruan tinggi dan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, kehadiran pers dalam kegiatan tersebut bertujuan merekam jalannya dialog, mendokumentasikan pernyataan para pihak, serta menyampaikan perkembangan persoalan Unla kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, wartawan memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers disebutkan, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Karena itu, tindakan penarikan maupun penghalangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik perlu menjadi perhatian serius.

Vandalisme Bergambar Pornografi di Kantor Yayasan

Selain insiden terhadap awak media, Ahmad juga menyoroti temuan tulisan dan gambar bernuansa pornografi di Kantor Yayasan Tri Bhakti Langlangbuana.

Ia mengaku sempat mendokumentasikan vandalisme tersebut ketika berada di lokasi kegiatan.

“Miris di dalam lingkungan akademisi, mahasiswa dalam menyuarakan suara dan pendapat harusnya lebih intelek, ini malah ada tulisan dan gambar pornoaksi,” ujarnya.

Ahmad menyayangkan apabila penyampaian aspirasi mahasiswa justru disertai tindakan yang dinilai tidak mencerminkan etika akademik.

Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan argumentasi, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang bertanggung jawab.

Kritik terhadap yayasan maupun rektorat merupakan bagian dari dinamika kehidupan kampus. Namun, penyampaian pendapat semestinya tetap menghormati hak orang lain dan tidak disertai intimidasi maupun tindakan yang menghambat pekerjaan pihak lain.

Konflik Pengelolaan Unla Jadi Perhatian Publik

Polemik pengelolaan Universitas Langlangbuana sendiri masih menjadi perhatian di lingkungan kampus. Persoalan tersebut mencakup transparansi pengelolaan, aspirasi mahasiswa, hingga rencana pengalihan pengelolaan dari YPTBL kepada YBB.

Audiensi antara Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unla, YPTBL, dan pihak rektorat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pandangan masing-masing pihak.

YPTBL disebut berupaya memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan mahasiswa, termasuk persoalan transparansi dan masa depan pengelolaan universitas.

Namun, insiden dugaan penarikan dan penghalangan wartawan dalam forum tersebut menambah persoalan baru di tengah konflik internal kampus.

Keterbukaan informasi dan kebebasan pers menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dapat diketahui secara berimbang.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari pihak mahasiswa, DPM Unla, rektorat, maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan penarikan dan penghalangan wartawan serta temuan vandalisme di kantor yayasan.

Redaksi membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (AM)