PENDIDIKAN

ATS di Jabar Turun 209 Ribu Anak Sepanjang 2026, Disdik Kebut Perbaikan 182 Ribu Data Residu

×

ATS di Jabar Turun 209 Ribu Anak Sepanjang 2026, Disdik Kebut Perbaikan 182 Ribu Data Residu

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Gedung Sekolah

KAPOL.ID – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS tercatat sebanyak 437.984 anak, turun 32,37 persen atau berkurang 209.620 anak dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 647.604 anak.

​Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkapkan bahwa penurunan tersebut didorong oleh berbagai langkah strategis Pemprov Jabar, mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan hingga penguatan pendataan. Pada 2026, pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di 3 lokasi.

​Wilayah yang mendapatkan pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.
​Selain itu, Pemprov Jabar membangun 203 ruang kelas baru yang tersebar di 102 sekolah. Rinciannya terdiri atas 114 ruang untuk jenjang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.

​”Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,” kata Purwanto, Sabtu (21/11/2026).

​Disdik Jabar juga meluncurkan terobosan baru bertajuk Program Jabar Sakola (PJS) dengan anggaran mencapai Rp211 miliar. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

​PJS terbagi ke dalam empat skema bantuan. Pertama, PJS Personal bagi siswa dari keluarga rentan (Desil 1) yang tidak menerima PKH atau PIP, guna memenuhi kebutuhan seperti seragam, buku, hingga biaya transportasi harian.

​Kedua, PJS Operasional berupa keringanan biaya SPP tahunan bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta kategori rentan (Desil 1 dan 2). Khusus untuk SLB swasta, seluruh siswa mendapat fasilitas bantuan ini tanpa melihat kriteria desil ekonomi.

​Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) berupa bantuan pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA/SMK swasta yang telah menjalin MoU dengan Pemprov Jabar sejak masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

​Keempat, PJS Mitra Industri berupa beasiswa pendidikan penuh selama tiga tahun hingga lulus bagi siswa terpilih di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi agar siap diserap dunia kerja.

​Di sisi lain, Pemprov Jabar membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah untuk menelusuri penyebab putus sekolah sekaligus mencari solusinya.

​Hasil verifikasi dan validasi mencatat lima faktor utama ATS. Pertama, faktor sosial ekonomi seperti ketiadaan biaya, jarak sekolah yang jauh, hingga menikah atau mengurus keluarga. Kedua, anggapan keluarga bahwa sekolah tidak penting. Ketiga, kendala saat bersekolah, seperti dikeluarkan pihak sekolah.

​Keempat, faktor kesehatan termasuk adanya siswa yang meninggal dunia. Kelima, faktor lainnya seperti pindah sekolah atau sudah menamatkan pendidikan setara SMA.

​Upaya menekan angka ATS juga diarahkan pada pembenahan data. Purwanto menginstruksikan operator sekolah dari jenjang dasar hingga menengah atas untuk memperbaiki data siswa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mulai dari NISN, nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung. Kesalahan input data membuat siswa tidak tercatat aktif sehingga masuk hitungan ATS.

​Ia meminta Disdik kabupaten/kota mengingatkan operator SD dan SMP agar menyelaraskan data Dapodik dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah serupa juga akan diterapkan di jenjang SMA, SMK, dan SLB.

​”Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini,” tegas Purwanto.

​Menurut Purwanto, ada 182.609 siswa di Jawa Barat yang masuk kategori data residu. Jika seluruh data tersebut diperbaiki dan tercatat aktif di Dapodik, jumlah ATS diproyeksikan turun dari 437.984 anak per 20 November 2026 menjadi 255.375 anak.
​Plt. Kepala Disdukcapil Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyatakan kesiapan jajarannya membantu penyelesaian data residu tersebut.

​”Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik,” ujar Siska. (JM)