Disdik Garut Targetkan IPM Bidang Pendidikan Meningkat

GARUT, (KAPOL).- Hingga saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan Kabupaten Garut masih terbilang rendah.

Hal ini diakibatkan angka lama pendidikan yang di Garut yang kurang dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Totong menyebutkan akan terus berupaya untuk meningkatkan IPM bidang pendidikan di Garut.

Berbagai upayapun terus dilakukan di antaranya dengan meningkatkan angka lama sekolah yang saat ini masih terbilang rendah.

Dikatakannya, pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas mencapai 7,5 tahun atau setara dengan kelas VII.

Hal ini dinilai masih rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap IPM pendidikan di Garut.

Untuk meningkatkan angka lama sekolah di daerahnya, Totong menyampaikan ada berbagai upaya yang akan dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan lagi angka sekolah non formal.

Namun demikian diakuinya, untuk bisa melaksanakan hal itu tentunya dibutuhkan anggaran yang tidak.

“Angka sekolah non formal harus lebih kita tingkatkan lagi agar angka lama pendidikan di Garut ini meningkat. Memang untuk itu diperlukan anggaran yang tak sedikit tapi kita akan terus berupaya semaksimal mungkin,” ujar Totong ditemui seusai penyampaian Strategi Akselerasi Capaian IPM Pendidikan di Pamengkang Garut, akhir minggu kemarin.

Dituturkan Totong, membangun sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat besar peranannya untuk dapat mencapai peningkatan IPM bidang pendidikan.

Oleh karena pihaknya akan menggandeng berbagai pihak untuk sama-sama berupaya agar target peningkatan IPM pendidikan di Garut bisa tercapai.

Mengingat tingkat kebutuhan anggaran yang tidak sedikit, Totong menilai harus ada terobosan lain disamping mengandalkan APBD.

Ia pun melihat ada potensi lain yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan angka lama pendidikan di Garut di antaranya dengan memanfaatkan dana desa, CSR perusahaan, serta melibatkan Baznas.

“Dalam hal ini kami akan fokus menggarap pendidikan nonformal. Dari Dapodikmas (Data Pokok Pendidikan Masyarakat), ada 15 ribu masyarakat yang ikut paket kesetaraan dan jumlah itu terbilang masih kecil sehingga perlu kembali dilakukan pendataan,” katanya.

Totong menyatakan, padahal data sebenarnya di masyarakat lebih besar lagi jumlah masyarakat yang ikut paket kesetaraan.

Ia mencontohkan yang menjadi karyawan PT Changsin saja ada 2 ribu orang yang tak masuk Dapodikmas, belum lagi mereka yang tersebar di daerah-daerah.

Menurutnya, anggaran yang diperlukan untuk mengatasi persoalan pendidikan dengan estimasi 15 ribu orang mencapai lebih dari Rp 25 miliar.

Angka itu berdasarkan dari biaya pendidikan satu orang sebesar Rp 1,5 juta. Jika jumlah masyarakat yang akan ikut paket kesetaraan lebih banyak lagi, sudah dapat dipastikan anggaran yang diperlukanpun akan lebih besar lagi.

Dijelaskan Totong, sebenarnya tingkat pertumbuhan IPM di Garut saat ini sudah di atas rata-rata. Meski pertumbuhan bagus, akan tetapi peringkat Garut masih tetap berada di bawah.

Sementara itu Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan Garut masih ketinggalan di bidang pendidikan. Ia menyebut minat sekolah usia 25 tahun ke atas ikut paket kesetaraan masih kecil.

“Mau tak mau harus identifikasi masalah terkait angka lama sekolah di Garut, terutama untuk wilayah Garut selatan,” komentar Ridy.

Lebih jauh diungkapkannya, pendidikan di Garut selatan harus mendapat perbaikan. Hal ini juga sekaligus sebagai persiapan pemisahan Garut selatan dari Kabupaten Garut.

Rudy menandaskan, jika mutu pendidikan di wilayah Garut selatan terus dibiarkan seperti saat ini, sudah barang tentu IPM Garut selatan kalau nanti pisah bisa paling rendah dan tentunya hal ini sangat tak diharapkan.

Diungkapkan Rudy, dirinya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Disdik Garut untuk terus meningkatkan angka lama sekolah.

Hal ini memang sangat berpengaruh terhdap nilai IPM bidang pendidikan Garut yang selama ini selalu dianggap rendah. (KAPOL)***