PARIGI, (KAPOL). – Sejumlah alat berat dan satu buah kapal keruk milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy sudah berada di lokasi muara Cijalu di Bojongsalawe Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
Kedatangan sebuah kapal yang akan menyedot lumpur sedimentasi di muara Cijalu Bojongsalawe itu disambut gembira oleh para nelayan khususnya nelayan Bojongsalawe dan Nusawiru.
Pasalnya, normalisasi muara sangat dinanti-nantikan nelayan selama belasan tahun, sejak bencana gempa dan tsunami melanda wilayah pesisir Pangandaran tahun 2006, sehingga nelayan sulit untuk pergi atau pulang melaut karena perahunya kandas apabila saat air laut sedang surut.
“Sudah beberapa kali kami mengusulkan untuk pengerukan muara, bahkan pernah disampaikan ke Pak Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Pangandaran tahun lalu,” ungkap salahseorang nelayan Bojongsalawe, Dudung yang juga sebagai Ketua Koperasi Nelayan Kec Parigi, usai menghadiri rapat sosialisasi bersama BBWS Citanduy di kantor KUD Minapari Parigi, Kamis, 24 Oktober 2019.
Dudung menyambut baik rencana pengerukan muara berkat perjuangan bersama, baik oleh Bupati Pangandaran, dinas terkait, PSDA Provinsi Jawa Barat.
“Kita akan dorong langsung. Kalau harapan nelayan belum terealisasi kami akan tetap bertahan, karena perjuangan ini bukan untuk kepentingan kelompok tetapi untuk kepentingan semua nelayan baik yang di Bojongsalawe, Nusawiru dan Batukaras yang jumlahnya mencapai 1.000 orang nelayan,” kata Dudung.
Menurut Dudung, apabila muaranya bagus, bukan hanya nelayan lokal saja yang masuk ke Bojongsalawe, bahkan nelayan atau kapal-kapal ikan yang andon pun akan masuk ke sini (pelelangan ikan) Bojongsalawe.
“Jelas akan menambah PAD dari sektor perikanan ikan laut,” ujar Dudung.
Maka kata Dudung apabila harapan nelayan belum terpenuhi hingga tahun 2021 normalisasi muara belum dilakukan secara keseluruhan dirinya akan terus melakukan perjuangan.
“Kami tidak akan tinggal diam sebelum terealisasinya dari pemerintah hingga tahun 2021, kalau tidak kami akan ada pergerakan kembali,” ucap Dudung.
Seperti diketahui, belum adanya langkah untuk pengerukan muara di Bojongsalawe berdampak pada penolakan pemasangan alat bantu navigasi alur untuk keselamatan pelayaran di pelabuhan oleh para nelayan, dengan alasan akan berdampak pada keselamatannya saat melaut, yang sempat ada 7 nelayan yang menjadi korban dengan keberadaan pelabuhan yang tidak jauh dari lokasi pintu keluar masuk perahu nelayan di muara yang sudah dangkal tersebut.
Sementara PPK BBWS Citanduy, Agus Tri Wibowo yang diwakili, Dedy Dwi Kurniawan, ST,M.MT dan Sugiono Pelaksana Teknis PPK Op SDA 2 Citanduy mengatakan, pengerukan muara untuk tahun 2019 ini dilakukan dengan swakelola yang di mulai dengan melakukan pendalaman pada alur perahu sedalam 2 hingga 3 meter dan lebar hingga 60 meter.
“Yang penting perahu nelayan bisa aman pada saat keluar masuk dari muara menuju ke laut,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, kegiatan akan dilanjutkan dengan melakukan pengkajian dan DED pada tahun anggaran 2020 oleh pihak PSDA Provinsi Jawa Barat, sehingga normalisasi secara keseluruhan bisa dilakukan pada tahun 2021 nya.
“Kita juga belum tau apakah normalisasi pada tahun 2021 akan dilakukan oleh BBWS atau sama siapanya,” kata Dedy.
Rapat sosialisasi dimulainya pelaksanaan normalisasi okeh BBWS Citanduy juga dihadiri oleh Kepala Desa Karangjaladri Suyanto, Kapolsek Parigi AKP Iwan Sukarelawan, Koramil Parigi dan puluhan perwakilan nelayan Bojongsalawe, Nusawiru dan Batukaras. (POL)
