KAPOL.ID—Demi Hamzah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menangkap kesan bahwa Bupati Tasikmalaya tidak seberkuasa seperti yang dibayangkan. Hal tersebut berimbas pada tingkat pencapaian kinerja pemerintahan.
Demi mengungkapkan kesannya itu pada Selasa (14/4/2020), selepas memimpin rapat Pansus I, terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2019. Bahkan, ia teringat pada serial komik Asterix dan Obelix.
“Asterix dan Obelix itu, yang jago berkat ramuan, mampu menyikat habis sekian banyak tentara Romawi. Tapi ternyata, mereka tak berdaya saat menghadapi birokrasi di Kota Athena. Mereka terkapar. Soak tah!” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Karena itu Demi berpesan supaya Bupati Tasikmalaya lebih berhati-hati di dunianya yang baru. Karena reformasi birokrasi, yang digaungkan pada 1998 dulu, belum terwujud hingga level Pemkab.
Faktor itulah, antara lain, penyebab kekurangberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tahun anggaran 2019. Birokrasi masih menerapkan sistim yang rigid; sebatas memenuhi aspek legal bahwa ini sah dan itu boleh. Tapi tidak prioritas.
Contohnya, seperti yang Demi temukan pada LKPJ, terkait pendampingan masyarakat miskin yang sama sekali tidak menyentuh substansi kebutuhan masyarakat miskin. Selama setahun, Pemkab hanya menangani sebanyak 15 kasus, dan hampir semua urusan rumah tangga.
Kasus yang ditangani pun seputar perceraian. Bahkan terkesan bahwa Pemkab Tasikmalaya malah mendukung proses perceraian warganya, ketimbang mendamaikan. Bagi Demi, itu tidak prioritas.
“Artinya, banyak sekali uang negara ini, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, tetapi tidak menyentuh secara substansif. Itu yang kita sesalkan. Kalau terus begitu, sampai kapan pun, uang negara ini akan terbuang sia-sia,” tambahnya.
Demi memuji, bahwa dalam aspek penyerapan anggaran, Pemkab memang sangat oke. Bahkan jagonya. Tapi dari segi kepatutan, bahwa hari ini pemerintah harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat, itu sama sekali belum terlihat.
Di samping itu, Demi juga tidak begitu melihat sinergitas yang terjalin antardinas, dalam menopang ketercapaian visi dan misi Pemkab Tasikmalaya. Contohnya visi “Agribisnis”. Di lapangan, dinas berjalan secara parsial. Saat Dinas Pertanian memproduksi pupuk organik, misalnya, Dinas Perdagangan sama sekali tidak menyiapkan pasarnya.
Satu sarang dari Demi untuk birokrasi di Pemkab Tasikmalaya: meniru BUMN, Departemen, atau bank milik pemerintah. Begitulah semestinya birokrasi menyambut rakyat yang datang, seperti customer servis bank yang menyambut nasabah. Ramah, murah senyum.
“Saya bicara bukan soal personal, melainkan soal pemerintahan secara general. Birokrasi tetap mesti ada. Bahwa birokasi itu mesti sejahtera, juga iya. Tapi bukan menggunakan cara-cara yang tidak patut,” tegasnya.
Di samping itu, satu hal penting lainnya dari Demi, semangat pelayanan publik itu mesti lentur, asal untuk kepentingan publik. Dunia birokrasi jangan rigid untuk dunia luar, tetapi lentur untuk dirinya sendiri.
—- Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment —-
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web: https://kapol.tv
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Instagram : https://www.instagram.com/kapol_id
Portal Inside : https://kapol.id/
