KAPOL.ID–Agenda dengar pendapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dengan manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI), Selasa (12/5/2020), urung terjadi. Manajemen BRI berhalangan hadir.
Dengar pendapat sendiri bersifat penting, mengingat sekitar 33 ribu rekening milik warga penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), nol rupiah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun cuma bisa gigit jari, padahal sedang kesulitan di tengah pandemi.
Ade Sugianto, Bupati Tasikmalaya, menegaskan bahwa agenda dengar pendapat harus jadi. Benang persoalan perlu diurai hingga tuntas. Demi meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat.
“Tentu kita akan melakukan cross check kebenaran data tersebut. Kami telah memanggil Pimpinan BRI. Tapi karena kemarin tidak hadir, maka saya jadwal ulang. Hari Kamis harus hadir,” tegas Ade, Rabu (13/5/2020).
Bagi Ade, persoalan KPM program BPNT tidak lagi sesederhana soal data, melainkan masalah keadilan. Di mana semua warga negara mesti terjamin penerimaannya.
“Kalau masalah data, apalah artinya data? Ini masalah orang. Masalah hak warga negara. Masalah kebutuhan. Jangankan 3.000. Jangankan 30.000. 1 orang pun kami harus melindungi,” lanjutnya.
Karena hal tersebut, Bupati Ade menekankan, bahwa sudah sepatutnya pemerintah melindungi hak warganya. Karena itu, di mana terdapat kekeliruan, harus diluruskan.
Kalaupun yang terjadi terkait saldo rekening nol rupiah itu benar, pemerintah akan menanyakan setidaknya dua hal: apa penyebabnya sehingga terjadi(?) dan bagaimana nasib masyarakat yang dirugikan(?).
“Karena jelas penerima PKH dan BPNT, mereka tidak menerima bantuan lain. Mereka sudah tercatat, sementara pada bantuan lain tidak diterima. Akhirnya kita menzalimi masyarakat yang sangat miskin,” pungkas Ade.
