KAPOL.ID-
Menindaklanjuti laporan pekan sebelumnya ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) menyerahkan dokumen ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jl. Jakarta-Kota Bandung, Kamis (08/10/2020).
Dalam berkas laporan tersebut, FRDB menyerahkan dokumen yang berisi sedikitnya lima kasus yang diduga kuat memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Dikatakan Sekertaris FRDB, Ir. Yani Permana pihaknya berharap adanya keseriusan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kota Banjar.
“Kami menyerahkan surat tembusan yang isinya sama persis dengan pelaporan kami ke Kejaksaan di Banjar. Dengan begini diharapkan dapat ditangani dengan segera,” tegasnya.
Dia mengatakan kasus dugaan yang dilaporkannya itu, tidak masuk dalam konteks pemeriksaan yang tengah gencar didalami oleh KPK.
Menurutnya, dugaan-dugaan kasus tersebut beberapa diantaranya yang sudah terjadi dan sedang terjadi.
Kata dia, pihaknya melaporkan adanya dugaan KKN pada revitalisasi pasar karang taruna, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang diduga kuat melibatkan anak Walikota Banjar.
Lalu dugaan kasus suap kepada Anggota DPRD dan dugaan pelanggaran ketidakpatuhan aturan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diduga dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD Kota Banjar periode 2014-2019.
“Yang paling miris itu saat dugaan pelanggaran itu terus saja dilakukan meski tidak jelas dasar hukumnya.”
“Salah satunya yakni pengelolaan kawasan parkir yang berada di badan jalan Nasional dan hingga kini masih saja dipungut retribusi. Padahal tidak sesuai aturan,” sergah Yani.***
