KAPOL.ID – Menyikapi wacana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman angkat bicara.
Ia mengatakan, jika pendekatannya sebatas administrasi saja, maka dianggap tak ada korelasi terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.
Menurut Nandang, itu akan tetap membuat terpisah-pisah. Karena, masyarakat itu hanya butuh pelayanan yang optimal dari pemerintah.
“Warga lebih perlu air bersih, penanganan sampah, listrik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” ucap dia, Kamis (29/10).
Seharusnya dalam diskusi membahas KPJ itu, melibatkan semua pihak.
“Undang dewan dari Kab. Bandung dan provinsi termasuk pejabat kompeten di pemprov,” ujarnya.
Kemudian, semua duduk bersama membahas peningkatan pelayanan.
“Wacana tersebut pernah dibahas oleh Forum Jatinangor. Tapi tak tuntas, karena saat itu disikapi secara politis. Bahkan, ada yang menganggap itu awal pemisihan Jatinangor dari Sumedang,” tuturnya.
Dikatakan, tugas pemerintah itu soal pelayanan dan warga tak butuh apa pun nama seperti KPJ.
“Silahkan saja apa pun nanti nama dan konsepnya. Tapi, bukan sebatas pengoptimalan administrasi Kec. Jatinangor saja,” kata dia.
Harus ada peningkatan kinerja ASN dan pelayanan pemerintahan.
“Literasinya perlu diperluas, karena sudah ada perda RTRW. Dulu Jatinangor masuk cekungan Bandung dan sekarang Bandung Metropolitan Area (BMA),” ujar Nandang. ***
