KAPOL.ID – Pencarian dan pertolongan korban tanah longsor di Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung sudah selesai.
Sehingga, pencarian dan pertolongan korban dinyatakan tuntas yang juga teman-teman dari Tim SAR sudah kembali ke kantornya.
Disampaikan, Sekda Kab. Sumedang, Herman Suryatman dalam jumpa pers, Selasa 19 Januari 2021.
Selanjutnya, difokuskan ke penanganan pengungsi dan relokasi.
Kemudian, rehabilitasi dan rekonstruksi yang juga soal penanganan pengungsi pihaknya update terus terkait data.
“Data terakhir yang kami dapatkan dari 3 zona yakni Zona Bojong Kondang yang longsor itu. Kedua, zona perumahan SBG dan yang ketiga zona Madrasah Az-Zahra,” ujarnya.
Semuanya ada 314 kepala keluarga (KK) 1.126 jiwa.
Dan, by name by adres sudah dicatat di aplikasi sitabah.
“Jadi, teman-teman bisa melihat di aplikasi sitabah yang sudah kami buat dalam dua hari. Alhamdulillah bisa efektif menjadi media. Warga bisa mengakses informasi bencana,” katanya.
Termasuk juga bisa memanfaatkan data tersebut dalam manejemen kebencanaan.
“Selanjutnya, kami bekerjasama dengan Badan Geologi melakukan analisa. Itu, sudah dilakukan identifikasi zona merah dan zona kuning,” tuturnya.
Untuk zona merah, kata dia, warga tidak boleh tinggal disana.
“Artinya yang zona merah ini warga harus relokasi. Itu sudah di mapping di bawah zona satu Bojong Kondang ada 41 kepala keluarga (KK) dan harus relokasi,” ujarnya.
Menurutnya, di zona dua Perumahan SBG ada 90 kepala keluarga (KK) dan total yang harus relokasi 131 kepala keluarga (KK).
“Kami sudah melakukan persiapan terkait kemana akan direlokasi dan skemanya seperti apa?. Tadi, sudah diskusi bersama Pak Wamen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr. Surya Tjandra,” kata Herman.
Skema pertama, relokasi terpusat dan disediakan lahan di Tegalmanggung.
“Kami sudah cek, tanah itu milik pemerintah desa. Tentu, nanti ada proses tukar guling. Karena jika tanah milik desa bisa dipergunakan jika ada penggantinya,” ujar dia.
Pihak desa pun sudah siap dan pihaknya akan memanfaatkan dulu itu.
“Nanti, dalam pembangunan rumah warga relokasi, fasum pasosnya akan di back up oleh Kementerian PUPR dan BPN, itu skema satu. Tapi ada kelemahannya, yakni jaraknya cukup jauh dan biasanya jika jauh maka minat warga kurang optimal,” ujar dia.
Ada kemungkinan warga tidak akan semuanya mau tinggal disana.
“Kan sayang juga, mkaa kami coba skema kedua yang berkolaborasi dimana pemerintahnya menjadi super tim dengan berbagai komponen,” ujarnya.
Dimana, salahsatunya telah diskusi dengan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS).
“Kami sudah diskusi panjang bersama Asprumnas, mereka bisa menyediakan perumahan di Cilembu-Pamulihan,” ucapnya.
Disana ada 200 kapling, sehingga kalau 131 dialihkan kesana, itu sangat memungkinkan.
Tentu saja dengan konsekuensi, jika melihat standar biaya untuk pembangunan disana, mungkin saja harganya lebih diatas.
Harga bangunan dan tanah 150 juta kurang lebih, tapi sepaket didalamnya sudah ada fasum fasos.
“Kami sudah menganalisia, apabila relokasi di Tegalmanggung terpusat, membutuhkan biaya kurang lebih 57,4 miliar,” katanya.***
