KAPOL.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI) Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Rooftop Gedung DPRD Jabar, Sabtu (9/5/2026).
Mengusung tema “Menggapai Keadilan dan Kesejahteraan Melalui LBH-PPI Menuju Jabar Istimewa”, lembaga ini hadir sebagai wadah bagi para pensiunan dan masyarakat rentan yang kerap kesulitan mengakses keadilan.
Ketua Umum DPN LBH PPI, H. Dharsy Akib, S.H, M.H., menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah pertama yang mengukuhkan kepengurusan LBH di tingkat daerah. Ia berharap langkah ini segera disusul oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.
”Alhamdulillah, pengukuhan hari ini berjalan lancar. Ini merupakan cabang pertama dari LBH Pusat yang dilantik di daerah,” ujar Dharsy Akib di sela-sela kegiatan
Ia menegaskan, meski menyandang nama ‘Pensiunan’, layanan hukum ini tidak eksklusif hanya untuk purnabakti, melainkan terbuka lebar bagi masyarakat umum dan generasi muda. Keunggulan LBH PPI terletak pada komposisi pengurusnya yang merupakan kolaborasi antara senior berpengalaman dengan tenaga muda yang energik.
”Nafas LBH PPI itu adalah gratis. Fokus utama kita menolong orang susah, khususnya pensiunan. Tapi masyarakat umum pun silakan, kami terbuka untuk semua,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW LBH PPI Jawa Barat yang baru dilantik, Dwi Mukti Wibowo, S.H, M.H., mengungkapkan rasa syukurnya atas amanah tersebut. Bagi Dwi, momentum ini adalah bentuk transformasi nyata bagi dirinya dan pengurus lain yang kini berfokus pada penegakan hukum.
”Selama 26 tahun kami berkutat di bidang ekonomi dan moneter, hari ini saya bertransformasi ke penegakan hukum. Kami menjadi saksi dalam upaya mediasi maupun pendampingan hukum bagi teman – teman sekalian juga kepada masyarakat, ” ucap Dwi.
Dwi menyoroti tren peningkatan kasus hukum di Jawa Barat, mulai dari perundungan, perceraian, hingga penelantaran anak dan lansia yang sering dipicu oleh faktor ekonomi.
Bahkan, sebelum pelantikan hari ini, pihaknya sudah bergerak aktif membantu menyelesaikan sekitar 10 kasus perceraian di Pengadilan Agama.
”Kondisi ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Kami hadir sebagai langkah preventif melalui sosialisasi dan pendampingan gratis bagi lansia, kaum disabilitas, serta masyarakat rentan lainnya agar mereka terbebas dari ketidakadilan,” tambahnya.
Kedepan, LBH PPI Jabar bersiap menghadapi berbagai tantangan hukum di lapangan, mulai dari masalah sengketa tanah, KDRT, hingga perkara waris. Dwi pun membakar semangat para pengurus untuk tetap teguh pada komitmen pengabdian.
”Hukum itu berat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu terjun ke masyarakat, kita harus siap dengan banyaknya permintaan bantuan yang sifatnya gratis. Kita harus komitmen membantu rakyat kecil,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut jajaran Dewan Pembina PPI Pusat, perwakilan daerah, Perwakilan Setda DPRD Jabar, serta tamu undangan lainnya termasuk Walikota Banjar yang turut memberikan apresiasi atas terbentuknya wadah bantuan hukum ini. (Jae)
