KAPOL.ID –
Usai mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya berkunjung ke Dirjen Otda Kemendagri RI.
Pada kesempatan tersebut bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal M. Piliang.
“Kemarin kita berkonsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri RI, sekaligus membahas fasilitasi terkait roda pemerintahan.”
“Salah satunya proses yang akan dihadapi pascaditerimanya salinan putusan atas proses hukum Wali Kota Tasik nonaktif, pak Budi,” kata Plt. Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf dalam pernyataan yang diterima KAPOL.ID, Kamis (27/05/2021).
Ia mengatakan, roda pemerintahan harus tetap berjalan dan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.
“Koordinasi ini penting untuk membangun sinergitas pusat dengan daerah.”
“Selain itu juga kita mengisi podcast di Kemendagri, banyak yang dibahas dari yang sudah, sedang dan akan dilakukan Pemkot Tasik,” ucapnya.
Semisal berbagai penghargaan, 8 kali Kota Sadar Ranham, Predikat BB SAKIP dan WTP lima kali berturut-turut.
“Di sana juga membahas kuliner khas, seperti baso dengan saus bawangnya dan rujak memakai kecombrang yang tidak ditemukan di daerah lain.”
Instruksi pusat terkait penyederhanaan birokrasi ini, lanjut dia, dilakukan secara hati-hati. Sebab kinerja ASN didorong lebih profesional pada struktur internal pemerintahan.
“Intinya kunjungan kemarin berbicara banyak hal tentang Kota Tasik,” pungkasnya.***
