KAPOL.ID—Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengemukakan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditawar. Anggaran pendidikan minimal 20% sementara anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.
Atas dasar tersebut, kata Cecep, bila ada persoalan pada sektor pendidikan dan kesehatan; idealnya bukan karena anggaran. Melainkan soal pengalokasian anggaran tersebut.
“Kalau kaitannya dengan anggaran, sesungguhnya ikhtiar kami pada sektor kesehatan tidak akan khawatir. Tinggal bagaimana memenej SDM yang ada dan melokuskan anggaran dengan tepat dan manfaat,” ujar Cecep, beberapa waktu lalu.
Keterpenuhan 10% anggaran kesehatan dari APBD, lanjut Cecep, merupakan ketentuan konsituti yang mesti lolos sejak pembahasan di DPRD. Sebab jika tidak, Pemprov Jabar secara otomatis tidak akan diloloskan APBD tersebut.
Upaya penanganan persoalan sektor kesehatan sendiri berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang rendah. Di mana selama tiga tahun terakhir berada pada urutan kedua terendah se-Jawa Barat.
Politikus PPP itu begitu berterima kasih bila ada pihak lain di luar pemerintahan, yang ikut mendukung pengentasan persoalan kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Forum Aksi Simpul Belajar Tasikmalaya (AKSARA)—di bawah dukungan USAID Madani—yang mengadvokasi sektor kesehatan.
Pasalnya, atas dorongan Forum AKSARA sebanyak dua Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan janji perbaikan layanan, khususnya untuk bidang kesehatan ibu dan anak (KIA).
“Langkah ini bisa ditransfer ke 39 kecamatan melalui Puskesmas lainnya yang adi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga persoalan-persoalan kesehatan tidak harus lagi ada alasan. Karena dengan sendirinya IPM kesehatan bisa meningkat,” tandasnya.
