KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menyusun skema penanganan banjir secara komprehensif, terkhusus membidik kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi titik paling rawan genangan air di Kota Kembang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tak menampik bahwa megaproyek penanganan banjir ini membutuhkan sokongan anggaran yang sangat fantastis. Berdasarkan kalkulasi awal, kebutuhan pembiayaan untuk menuntaskan permasalahan di kawasan timur saja ditaksir menelan biaya hingga Rp800 miliar.
Farhan memaparkan, karut-marut persoalan banjir di Bandung Selatan khususnya wilayah di sebelah selatan Jalan Soekarno-Hatta memiliki kompleksitas berbeda antara sisi timur dan barat. Garis demarkasi atau pembelahnya berada di kawasan Buahbatu.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” ungkap Farhan di Mapolrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Untuk menggarap kawasan timur yang membentang dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menegaskan perlunya pergeseran paradigma pendekatan dalam mengendalikan limpasan air.
Ia bernostalgia, konsep lama sempat mencanangkan kawasan timur sebagai “tol air” dengan memperbesar saluran drainase secara masif agar air cepat terbuang ke wilayah selatan. Namun, skema tersebut justru menuai bumerang lantaran melimpgkan petaka banjir ke wilayah kabupaten tetangga.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Sebagai kompensasi pencegahan, kapasitas saluran air yang mengarah ke selatan akhirnya terpaksa diperkecil. Kendati demikian, kebijakan itu justru memicu efek domino berupa kembalinya air yang tertahan dan memicu genangan di sejumlah titik di dalam kota.
Menyikapi dilema tersebut, Pemkot Bandung kini mantap mengarahkan haluan solusi pada pembangunan infrastruktur kolam retensi raksasa di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” tegasnya.
Kolam-kolam raksasa ini nantinya berfungsi menampung debit air limpasan sebelum akhirnya dipompa kembali secara terukur.
Farhan mengingatkan, secara historis, sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta sejatinya merupakan area resapan dan penampungan air alami. Sayangnya, deru pembangunan membuat kawasan tersebut kini telah alih fungsi menjadi deretan bangunan beton.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ulasnya.
Oleh sebab itu, pembangunan sistem mitigasi banjir ini menuntut rekayasa teknik (engineering) yang rumit dan terintegrasi, yang otomatis berkonsekuensi pada anggaran raksasa.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” beber Farhan.
Rencana besar ini selanjutnya bakal segera dikonsultasikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas guna memperoleh legitimasi desain teknis. Jika restu dikantongi, skema pembiayaan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan pusat serta sumber-sumber anggaran strategis lainnya.
Tantangan Aglomerasi di Wilayah Barat
Bergeser ke kawasan Bandung Selatan bagian barat, Farhan menyebut tantangannya jauh lebih pelik karena menyangkut yurisdiksi lintas wilayah. Sektor ini meliputi kawasan Buahbatu, Moh. Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi yang beririsan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Kondisi geografis dan administratif yang tumpang tindih ini membuat Pemkot Bandung tidak bisa bekerja sendirian.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi, terutama di Cimindi, saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pihaknya mendorong agar penyelesaian masalah ini berpijak pada kerangka solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya, mirip dengan pola penanganan sampah yang tengah digodok saat ini.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” imbuhnya.
Sinergi antardaerah di ring luar Kota Bandung, kata Farhan, sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Ia menganalogikannya dengan penanganan kawasan Bandung Utara (KBU) yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Cimahi.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” pungkasnya.
Dengan kompleksitas lintas batas tersebut, Pemkot Bandung sangat menyematkan asa agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera turun tangan memfasilitasi meja koordinasi bersama, demi menuntaskan ancaman banjir yang tidak mengenal batas wilayah administratif.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya. (AM)
