KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jabar Tahun Anggaran 2026.
Agenda kali ini merupakan kelanjutan dari rapat paripurna sebelumnya pada 1 September 2026 lalu, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda PAPBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menyebutkan, setelah tahapan ini selesai, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar akan langsung tancap gas melakukan pembahasan marathon.
“Setelah ini, Banggar DPRD Jawa Barat akan membahas mulai 8 sampai 11 September 2026. Diharapkan Banggar dapat melaporkan hasilnya pada rapat paripurna 11 September 2026,” ujar Iwan Suryawan di Kota Bandung, Jumat (4/9/2026).
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam mengelola PAPBD 2026 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja ini diorientasikan penuh pada peningkatan pelayanan publik dan manfaat nyata bagi warga Jawa Barat.
Erwan memaparkan, target pendapatan daerah dalam PAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp27,85 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp30,82 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi pendapatan tercatat berada di angka 42,74 persen dan belanja mencapai 40,19 persen.
Mengenai adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,57 triliun, Erwan tak menampik hal itu dipengaruhi oleh perlambatan penerimaan serta penyesuaian potensi riil di lapangan.
“Termasuk penurunan target PKB, BBNKB, dan PBBKB seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik. Pemprov Jabar akan memperkuat basis data, digitalisasi layanan, kemudahan pembayaran pajak, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ungkapnya.
Dari sisi belanja, peningkatan belanja modal sebesar 10,88 persen bakal difokuskan untuk preservasi jalan dan jembatan, penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga infrastruktur pelayanan publik lainnya. Sektor pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penguatan pendidikan vokasi.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp3,59 triliun, termasuk rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun. Pemprov memastikan rencana tersebut sudah dihitung secara cermat dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) di angka 17,62 untuk pembiayaan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Pemprov Jabar menegaskan seluruh kebijakan PAPBD 2026 akan tetap mengedepankan kehati-hatian dan kesinambungan fiskal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pengendalian agar anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (AM)
