KAPOL.ID –
Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Tasikmalaya, Anisa Yusuf mengatakan perlu adanya kolaborasi orang tua dalam mendorong anak tidak stunting.
Kejadian penjualan bantuan susu stunting dari Pemerintah Kota Tasikmalaya baru-baru ini menandakan perlunya edukasi terhadap orang tua.
“Saya rasa adanya kurang edukasi menyeluruh kepada masyarakat terkait stunting. Sehingga terjadi penjualan kembali bantuan bagi balita tersebut.”
“Kader posyandu atau PKK kebawah melewatkan untuk terus mengedukasi. Tidak hanya cukup satu atau dua kali sosialisasi,” katanya, Selasa (25/7/2023).
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah gencar melaksanakan berbagai program untuk percepatan penurunan stunting.
Seperti one ASN one stunting sudah memberikan hasil dari 1.730 anak yang diintervensi, dan 845 sudah dinyatakan status gizi normal.
“Betul dikatakan dalam caption pada medsos katanya anaknya tidak suka. Padahal berbicara baduta ini belum dapat menunjukan respon enggan untuk meminum.”
“Walaupun ia tidak suka susu stunting, dia masih bisa menelan kalau dari ibu ada usaha memberikan secara langsung,” katanya.
Stunting sendiri, lanjut dia, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.
Anisa menuturkan, secara medis dampak lain stunting akan muncul masalah lain. Seperti pertumbuhan anak terganggu dan memungkinkan terkenanya penyakit ketika dewasa nanti.
“Pentingnya penanganan stunting, pemerintah tidak hanya selesai di sosialisasi ke ibu PKK tingkat kecamatan bahkan kelurahan.”
“Tapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa kader PKK pun meneruskan kepada masyarakat terkait sosialisasi edukasinya,” ucapnya.
Ia menyarankan pemantauan kesadaran orang tua dan pemberian asupan makanan juga dipastikan betul-betul dikonsumsi oleh anak.
Sehingga pemberian makanan siap santap pun di monitor hingga masuk kedalam tubuh anak. ***
